Jumat, 29 Juni 2012

roy 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN



                NAMA SEKOLAH                    : SMAN 1 KALAENA

          MATA PELAJARAN                 : PEND. KEWARGANEGARAAN

          KELAS/SEMESTER/TP             : XI / I (GANJIL) 2011-2012

          ALOKASI WAKTU                            :  2X45 MENIT

          PERTEMUAN                        : 1 (pertama)



STANDAR KOMPETENSI

1. Menganalisis budaya politik di Indonesia.

KOMPETENSI DASAR

1.1     Mendeskripsikan pengertian budaya politik.

INDIKATOR

Ø        Mendeskripsikan pengertian budaya politik.

Ø        Mendeskripsikan macam-macam budaya politik.

Ø        Mengidentifikasikan ciri-ciri budaya politik

Ø        Menjelaskan faktor penyebab berkembangnya budaya politik di daerahnya.

Ø        Mengidentifikasi perkembangan budaya politik

Ø        Menyimpulkan budaya politik yang berkembang di masyarakat.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Ø        Siswa mampu mendeskripsikan pengertian budaya politik.

Ø        Siswa mampu mendeskripsikan macam-macam budaya politik.

Ø        Siswa mampu mengidentifikasikan ciri-ciri budaya politik.

Ø        Siswa mampu menjelaskan faktor penyebab berkembangnya budaya politik di daerahnya.

Ø        Siswa mampu mengidentifikasi perkembangan budaya politik

Ø        Siswa mampu menyimpulkan budaya politik yang berkembang di masyarakat.



MATERI PEMBELAJARAN

Ø        BUDAYA POLITIK

Þ    Nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaiaman pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah (Samuel Beer)

Þ    Pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan po9litik yang dihayati oleh para anggota suatu system politik (Rusadi Sumintapura)

Þ    Suatu sikap orientasi yang khas dari warga Negara terhadap system politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga Negara yang ada dalam system itu (Gabriel A. Almond)

Þ    Pandangan politik yang mempengaruhi sikap, orientasi, dan pilihan politik seseorang. Budaya politik leboh menguitamakan dimensi psikologis dari suatu system politik, yaitu sikap, system kepercayaan, symbol yang dimiliki individu dan yang dilaksanakannya dalam masyarakat (Marbun, 2005 : 84).



Ø        MACAM – MACAM   BUDAYA POLITIK

Þ    Budaya politik parokhial,

Þ    Budaya politik Kaula,

Þ    Budaya politik Partisipan,



Þ    CIRI - CIRI BUDAYA POLITIK
BUDAYA POLITIK PAROKIAL   
BUDAYA POLITIK KAULA   
BUDAYA POLITIK PARTISIPAN

Tingkat partisipasi politiknya masih sangat rendah, karena faktor kognitifnya (pendidikan)   
Masyarakat relatif maju baik sosial maupun ekonomi, tetapi perhatian terhadap politik masih bersifat pasif karena pemerintahan yang otoriter.   
Kesadaran politik sangat tinggi karena informasi politik yang cukup banyak dan variatif.






Ø          FAKTOR PENYEBAB BERKEMBANGNYA BUDAYA POLITIK

Þ     Tingkat pendidikan (kognitif), status sosial, ekonomi dan pranata sosial kemasyarakatan lainnya

Þ     Sistem politik pemerintahan



Ø          INDENTIFIKASI PERKEMBANGAN  BUDAYA POLITIK

Þ    Indentifikasi perkembangan budaya politik berdasarkan macam-macam budaya politik, ciri-ciri budaya politik dan faktor penyebab perkembangan budaya politik yang terdapat pada suatu masyarakat.



Ø          BUDAYA POLITIK YANG BERKEMBANG DALAM MASYARAKAT

Þ    Perkembangan budaya politik masyarakat disimpulkan berdasarkan pada Indentifikasi perkembangan budaya politik (yang berdasarkan tipe - tipe budaya politik, ciri-ciri budaya politik dan faktor penyebab perkembangan budaya politik yang terdapat pada suatu masyarakat).















METODE PEMBELAJARAN

ü        Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning



LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

·    Kegiatan Awal (15 menit)

o         Guru membuka pelajaran dengan salam. . (Religius)

o         Kegiatan Awal/Pendahuluan

           ●  Kegiatan Inti ( 60 menit). ,  (Kerja Keras,  Kreatif,  Mandiri, Rasa Ingin Tahu,  Gemar Membaca, Tanggung-jawab)

            ○      Menganalisis literatur tentang pengertian budaya politik, tipe – tipe  budaya politik

o        Menentukan ciri-ciri budaya politik, dan faktor yang menyebabkan perkembangan budaya politik

o        (Demokratis,  Rasa Ingin Tahu,  Menghargai Prestasi,  Bersahabat/Komuniktif, Tanggung-jawab)

·    Kegiatan Penutup (15 menit)

o         Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam menganalisis pengertian budaya politik, macam-macam budaya politik.

o         Post tes

o         Informasi pembelajaran berikutnya

o         Menutup pelajaran dengan salam. (Religius)



SUMBER BELAJAR

Ø        Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ø        Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.

Ø        Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.

Ø        Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara

Ø        Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN  2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira

Ø        Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga

Ø        Peraturan Perundang-undangan yang relevan.



EVALUASI

Ø        Penilaian

ü        Penilaian Proses

ü        Penilaian Hasil

Ø        Alat Penilaian (Instrumen)

Þ      Jenis Instrumen

Tugas kelompok/Individu dan  ulangan harian



Þ      Bentuk Instrumen

Laporan tertulis dan uraian

o                Instrumen laporan  tertulis

Þ       Indentifikasikan tipe budaya politik yang berkembang pada masyarakat di sekitar  tempat tinggal anda

Þ       Tipe budaya politik manakah yang domiman, mengapa demikian?.



o  Instrumen uraian

Þ       Jelaskan pengertian budaya politik.

Þ       Jelaskan perbedaan antara budaya politik parokial, kaula dan partisipan !



                                                                                                                     

                                                                                                                          Kalaena ,                          2011





Mengetahui

Kepala Sekolah                                                                                      Guru Mata Pelajaran



 



Drs. BAKHTIAR                                                  Irmawati, S.Si, S.Pd

NIP. 19670112 199303 1 010                                 NIP.19851117 201101 2 016

                                                               















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN



                NAMA SEKOLAH                             : SMAN 1 KALAENA

          MATA PELAJARAN                           : PEND. KEWARGANEGARAAN

          KELAS/SEMESTER/TP                       : XI / I (GANJIL) 2011-2012

          ALOKASI WAKTU                                      : 2X45 MENIT

          PERTEMUAN                                  : 2 (kedua)



STANDAR KOMPETENSI

1. Menganalisis budaya politik di Indonesia.

KOMPETENSI DASAR

1.2    Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

INDIKATOR

Ø        Mendeskripsikan tipe-tipe budaya politik

Ø        Mengidentifikasi tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indoensia.

Ø        Menganalisis  perkembangan tipe politik sesuai dengan perkembangan sistem politik yang berlaku.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Ø        Siswa dapat mendeskripsikan tipe-tipe budaya politik

Ø        Siswa dapat mengidentifikasi tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indoensia.

Ø        Siswa dapat menganalisis  perkembangan tipe politik sesuai dengan perkembangan sistem politik yang berlaku.

MATERI PEMBELAJARAN

Ø        BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

Þ    Hirarkis yang Tegar/Ketat ; Sebagaian masyarakat Indonesia pada dasarnya bersifat hierarkis. Stratifikasi(tingkatan) sosial yg hirarkis tampak dari adanya pemisahan/pemilahan tegas antara penguasa (elit politik) dengan rakyat kebanyakan. Masing-masing terpisah melalui tatanan hirarkis yang ketat. Alalm fikiran dan sopan santun sangat disesuaikan dengan kedudukan masing-masing. Penguasa dapat menggunakan bahasa “kasar”, sedangkan rakyat harus mengekspresikan diri kepada penguasa dalam bahasa “ halus”. Penguasa mencitrakan diri sebagai pemurah, pelindung dan baik hati, namun pada saat yang sama mereka juga cenderung merendahkan rakyatnya – karena penguasa pemurah, pelindung dan baik hati – maka rakyat harus patuh, tunduk setia dan taat kepada penguasa. Rakyat berada pada pihak yang tidak berdaya, karena kedudukannya yang berada di bawah penguasa. Implikasi negatif lainnya rakyat disisihkan dalam proses penentuan kebijakan publik namun dipaksakan menjalani seluruh ketentuan kebijakan itu. Hal ini memunculkan gelaja “asal bapak senang” (ABS) dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, akhirnya yang beruntuing adalah yg dekat/kolusi dengan penguasa.



Þ    Kecenderungan Patronage ; Pola hubungan  Patronage merupakan salah satu budaya politik yang menonjol di indonesia. Oleh James Scott (1976) hubungan macam ini disebut sebagai patronclient. Pola hubungan ini bersifat individual antara si “patron” dan si “Client” yang menimbulkan interaksi timbal balik dengan mempertukarkan sumber daya masing-masing. Si Patron memiliki kekuasaan, kedudukan, jabatan, perlindungan bahkan materi, sedangkan si Client memiliki tenaga, dukungan, dan kesetiaan. Pola hubungan (budaya politik) ini akan tetap terpelihara selama kedua belah tetap memiliki sumber daya masing-masing. Jika tidak demikian maka Patron atau Client akan mencari pihak lain. Oleh karena Patron memiliki sumber daya yang lebih besar maka pada umumnya patron lebih diuntungkan dengan pola budaya politik seperi ini. Pada  mayarakat dengan budaya politik seperti ini seringkali Client (rakyat) memperoleh pekerjaan, karir politik, dan jabatan-jabatan birokrasi sangat ditentukan oleh kecerdikannya memelihara dan memanfaatkan hubungan pribadi dan hubungan politik dengan pemegang kekuasaan.



Þ    Kecenderungan Neo-patrimonialistik ; meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik seperti birokrasi, namun perliku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial (tradisional). Ciri-ciri organisasi dan birokrasi modern : (1) adanya struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi (2) adanya posisi, kedudukan dan jabatan yang tegas (3) adanya aturan, regulasi yang mengatur kinerja personal dan orgtanisasi (4) Personil yang secara teknis memenuhi syarat, dipekerjakan atas dasar karir dengan promosi yang proporsional. Dalam kehidupan politik di Indonesia, budaya politik Neo-patrimonialistik telah menyebabkan kekuasaan tidak terkontrol. Akibatnya negara menjadi sangat kuatdan peluang munculnya civil sosiety terhambat. Contoh budaya politik Neo-patrimonialistik : (1) Pejabat Negara membangun rumah dinas dengan biaya 7,5 milyar, sekalipun mendapatkan kritikan dan tantangan dari berbagai lapisan masyarakat. (2) anak – anak pejabat menjadi pengusaha besar karena memanfaatkan jabatan orang tua mereka dan memperoleh perlakuan yang istimewa. (3) munculnya anak – anak pejabat yang menempati posisi strategis jabatan politik karena proses rekrutmen politik tidak terbuka.



Ø        PERKEMBANGAN BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

Þ    Menyimak informasi/berita melalui media massa tentang perkembangan politik teraktual yang memiliki kaitan dengan tipe-tipe budaya politik yang ada



METODE PEMBELAJARAN

ü        Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning



LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

·    Kegiatan Awal (15 menit)

o         Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)

o         Kegiatan Awal/Pendahuluan



·    Kegiatan Inti ( 60 menit).

o        Menganalisis literatur tentang tipe-tipe budaya politik dan perkembangan budaya politik di  

o        Indonesia(Kerja Keras,  Kreatif,  Mandiri, Rasa Ingin Tahu,  Gemar Membaca, Tanggung-jawab)

o        Mendiskusikan hasil penggalian informasi tentang perkembangan tipe budaya politik sesuai dengan perkembangan sistem politik yang berlaku (informasi dari media massa). (Demokratis,  Rasa Ingin Tahu,  Menghargai Prestasi,  Bersahabat/Komunikatif, Tanggung-jawab)

·    Kegiatan Penutup (15 menit)

o         Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam menganalisis perkembangan budaya politik di Indonesia

o         Post tes

o         Informasi pembelajaran berikutnya

o         Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)

SUMBER BELAJAR

Ø        Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ø        Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.

Ø        Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.

Ø        Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara

Ø        Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN  2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira

Ø        Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga

Ø        Peraturan Perundang-undangan yang relevan.

EVALUASI

Ø        Penilaian

ü        Penilaian Proses

ü        Penilaian Hasil

Ø        Alat Penilaian (Instrumen)

Þ      Jenis Instrumen

Tugas kelompok/Individu dan  ulangan harian

Þ      Bentuk Instrumen

Laporan tertulis dan uraian

o       Instrumen laporan  tertulis

Þ      Deskripsikan kecenderungan tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia saat ini !

o  Instrumen uraian

Þ      Rumuskan kembali tentang pemahaman tipe-tipe budaya politik baik berdasarkan sikap yang ditunjukkan maupun orientasi politiknya !

Þ      Berikan alasan penjelasan, mengapa di dalam kehidupan masyarakat dapat muncul budaya politik yang memiliki sikap mental absolut !

Þ      Berikan alasan penjelasan, mengapa di dalam kehidupan masyarakat ada sebagian yg memiliki budaya politik parokial !

Þ      Jelaskan dengan alasan, bagaimana dalam kenyataan di dalam masyarakat terdapat munculnya budaya politik campuran parokial – partisipan !

Þ      Berikan penjelasan singkat perbedaan pokok model-model kebudayaan antara demokratik industrial dengan demokratis pra-industrial !



                                                                                                                                        Kalaena ,                          2011





Mengetahui

Kepala Sekolah                                                                                                      Guru Mata Pelajaran



 



Drs. BAKHTIAR                                                            Irmawati, S.Si, S.Pd

NIP. 19670112 199303 1 010                                          NIP.19851117 201101 2 016



              



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN



                NAMA SEKOLAH                             : SMAN 1 KALAENA

          MATA PELAJARAN                           : PEND. KEWARGANEGARAAN

          KELAS/SEMESTER/TP                       : XI / I (GANJIL) 2011-2012

          ALOKASI WAKTU                                      : 2X45 MENIT

          PERTEMUAN                                  : 3 (ketiga)



STANDAR KOMPETENSI

1. Menganalisis budaya politik di Indonesia.

KOMPETENSI DASAR

1. 3. Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik.

INDIKATOR

Ø       Mendeskripsikan makna sosialisasi  politik.

Ø        Menguraikan mekanisme sosialisasi politik.

Ø        Menyimpulkan sarana sosialisasi politik.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Ø       Siswa mampu mendeskripsikan makna sosialisasi  politik.

Ø        Siswa mampu menguraikan mekanisme sosialisasi politik.

Ø        Siswa mampu menyimpulkan sarana sosialisasi politik.

MATERI PEMBELAJARAN

Ø        SOSIALISASI POLITIK

Þ    Cara bagaimana masyarakat meneruskan budaya politiknya (Kenneth P. Langton)

Þ    Sosialisasi merupakan pola pengenalan dan pemahaman akan nilai dan sikap yg dianut masyarakat pada generasi yg lebih muda serta bagaimana mereka mempelajari peranan-peranan yg ingin mereka jalankan kelak telah dewasa. Sosialisasi politik adalah bagian proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, sikap dan tingkah laku politik yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politik. (Nur Wahyu Rochmadi, 9: 2007)

Ø          MEKANISME SOSIALISASI POLITIK

Þ    Sosialisasi politik berjalan terus menerus sepanjang hidup seseorang sejak dari bayi hingga dewasa, mulai dari keluarga, sekolah sampai pada lingkungan masyarakat. Selain itu sosialiasi politik berwujud pada “tranmisi atau  pengajaran” yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan contoh sifat langsung dari sosialisasi politik, sedangkan sikap dan perilaku politik terhadap negara yang ditunjukkan orang tua terhadap anaknya merupakan contoh sosialisasi politik tidak langsung.

Ø          SARANA SOSIALISASI POLITIK

Þ    Keluarga ;  Sekolah ; Kelompok Pergaulan ; Tempat kerja, Media Massa ;  Kontak-kontak politik langsung ;

METODE PEMBELAJARAN

ü        Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

·    Kegiatan Awal (15 menit)

o         Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)

o         Kegiatan Awal/Pendahuluan



·    Kegiatan Inti ( 60 menit).

o        Menganalisis literatur tentang pengertian sosialisasi dan mekanisme politik(Kerja Keras,  Kreatif,  Mandiri,           

        Rasa Ingin Tahu,  Gemar Membaca, Tanggung-jawab)

o        Mendiskusikan tentang mekanisme sosialisasi politik dan sarana sosialisasi  politik. ).(Demokratis,  Rasa Ingin Tahu,  Menghargai Prestasi,  Bersahabat/Komunikatif, Tanggung-jawab)

·    Kegiatan Penutup (15 menit)

o         Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam menganalisis pengertian  sosialisasi dan mekanisme politik serta sarana-sarana yang dapat digunakan sebagai alat sosialsasi politik

o         Post tes

o         Informasi pembelajaran berikutnya

o         Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)

SUMBER BELAJAR

Ø        Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ø        Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.

Ø        Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.

Ø        Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara

Ø        Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN  2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira

Ø        Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga

Ø        Peraturan Perundang-undangan yang relevan.

EVALUASI

Ø        Penilaian

ü        Penilaian Proses

ü        Penilaian Hasil

Ø        Alat Penilaian (Instrumen)

Þ      Jenis Instrumen

Tugas kelompok/Individu dan  ulangan harian



Þ      Bentuk Instrumen

Laporan tertulis dan uraian

o                Instrumen laporan  tertulis

Þ       Indentifikasikan sarana-sarana yang dapat digunakan sebagai alat sosialsasi politik

o  Instrumen uraian

Þ       Jelaskan pengertian sosialisasi politik !

Þ       Deskripsikan mekanisme sosialisasi politik !





                                                                                                                            Kalaena ,                       2011





Mengetahui

Kepala Sekolah                                                                                          Guru Mata Pelajaran



 

                                                                                                                              



Drs. BAKHTIAR                                                     Irmawati, S.Si, S.Pd

NIP. 19670112 199303 1 010                                    NIP.19851117 201101 2 016 















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN



                NAMA SEKOLAH                             : SMAN 1 KALAENA

          MATA PELAJARAN                           : PEND. KEWARGANEGARAAN

          KELAS/SEMESTER/TP                       : XI / I (GANJIL) 2011-2012

          ALOKASI WAKTU                                      : 2X45 MENIT

          PERTEMUAN                                  : 4 (keempat)



STANDAR KOMPETENSI

1. Menganalisis budaya politik di Indonesia.

KOMPETENSI DASAR

1. 4. Menampilkan peran serta budaya politik partisipan.

INDIKATOR

Ø        Mendeskripsikan bentuk partisipasi politik.

Ø        Memberikan contoh budaya politik partisipan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Ø        Mendemonstrasikan budaya politik partisipan.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Ø        Siswa mampu mendeskripsikan bentuk partisipasi politik.

Ø        Siswa mampu memberikan contoh budaya politik partisipan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Ø        Siswa mampu mendemonstrasikan budaya politik partisipan.

MATERI PEMBELAJARAN

Ø        PARTISIPASI POLITIK

Þ    Partisipasi (Inggris : Participation) berarti ambil-bagian atau ikutserta atau berperanserta dalam suatu usaha bersama dengan orang lain untuk kepentingan bersama. Suatu kegiatan pembangunan politik adalah usaha bersama yang membutuhkan kerja sama. Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Ramlan Surbakti)

Þ    Perilaku politik : (a) Radikal. (b) Liberal (c) Moderat (d) Status Quo (e) Reaksioner f) Konservatif

Ø        BUDAYA POLITIK PARTISIPAN

Þ    Partisipasi dikatakan positif apabila partisipasi itu mendukung kelancaran usaha bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebaliknya partisipasi dikatakan negatif jika menjadi beban, dan penghalang atau memperlambat lajunya kegiatan atau usaha bersama.

Þ    Penerapan budaya politik partisipasif berwujud penggunaan hak-hak politik secara bertanggungjawab. Sebagai warga negara ia berhak dipilih dan memilih dalam pemilu. Negara-negara yang mempunyai budaya politik yang sudah matang akan menopang demokrasi yang stabil dan sebaliknya. Kepribadian dan kedaran individu merupakan penentu bagi seseorang untuk mampu melakukan aktivitas politik secara mandiri, hal ini berkaitan erat dengan hasrat dan minat yang kuat untuk ikut serta dalam kehidupan politik. Tanpa kesadaran politik yang kuat seorang individu cukup puas dengan peran politik yang pasif.

Ø        DEMONTRASI BUDAYA POLITIK PARTISIPAN

Þ    Siswa bermain peran layaknya orator yang tengah berkampaye, berdebat sebagai calon pejabat publik, dan peran-peran politik lainnya yang dapat diresensi dari media massa.

METODE PEMBELAJARAN

ü        Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning



LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

·    Kegiatan Awal (15 menit)

o         Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)

o         Kegiatan Awal/Pendahuluan

·    Kegiatan Inti ( 60 menit).

o        Menganalisis literatur tentang bentuk partisipasi politik (Kerja Keras,  Kreatif,  Mandiri,           

        Rasa Ingin Tahu,  Gemar Membaca, Tanggung-jawab)

o        Mendiskusikan  contoh budaya politik partisipan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara

(Demokratis,  Rasa Ingin Tahu,  Menghargai Prestasi,  Bersahabat/Komunikatif, Tanggung-jawab)

·    Kegiatan Penutup (15 menit)

o         Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam menganalisis bentuk partisipasi politik dan contoh budaya politik partisipan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara

o         Post tes

o         Informasi pembelajaran berikutnya

o         Menutup pelajaran dengan salam.(religius)

SUMBER BELAJAR

Ø        Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ø        Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.

Ø        Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.

Ø        Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara

Ø        Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN  2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira

Ø        Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga

Ø        Peraturan Perundang-undangan yang relevan.











EVALUASI

Ø        Penilaian

ü        Penilaian Proses

Þ        Demonstrasikan contoh budaya politik  partisipan di depan kelas!

ü        Penilaian Hasil

Ø        Alat Penilaian (Instrumen)

Þ      Jenis Instrumen

Tugas kelompok/Individu dan  ulangan harian

Þ      Bentuk Instrumen

Laporan tertulis dan uraian

                     ○ Instrumen laporan  tertulis

Þ        Deskripsikan budaya politik partisipan yang terdapat pada lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintahan !

o  Instrumen uraian

Þ       Jelaskan dengan memberi alasan bagaimana metode yang kerap diterapkan dalam sosialisasi politik di negara-negara berkembang pada umumnya !

Þ       Jelaskan bagaimanakah penggolongan budaya politik ditinjau dari sikap, nilai-nilai, informasi, dan orientasi-orientasi warga negara terhadap kehidupan politik dan pemerintahannya !

Þ       Menurut Anda bagaimanakah  hubungan sistem politik dengan Budaya Politik di suatu negara, khususnya di Indonesia ?

Þ       Jelaskan bagaimana pandangan Hyman tentang hubungan antara sosialisasi politik dengan komunikasi politik !

Þ       Jelaskan dengan memberi alasan, mengapa  jika pernyataan umum dari salah satu pimpinan partai politik/tokoh masyarakat yang bernada militan, dapat menciptakan ketegangan dan menumbuhkan konflik dalam suatu masyarakat luas !





                                                                                                                                         Kalaena ,                          2011





Mengetahui

Kepala Sekolah                                                                                                      Guru Mata Pelajaran



 



Drs. BAKHTIAR                                                            Irmawati, S.Si, S.Pd

NIP. 19670112 199303 1 010                                          NIP.19851117 201101 2 016











RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN



                NAMA SEKOLAH                             :  SMAN 1 KALAENA

          MATA PELAJARAN                           :  PEND. KEWARGANEGARAAN

          KELAS/SEMESTER/TP                       :  XI / I (GANJIL) 2011-2012

          ALOKASI WAKTU                                      :  2X45 MENIT

          PERTEMUAN                                  :  5 (kelima)



STANDAR KOMPETENSI

2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani.

KOMPETENSI DASAR

2. 1. Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi.

INDIKATOR

Ø       Mendeskripsikan pengertian demokrasi

Ø       Mendeskripsikan prinsip-prinsip budaya demokrasi.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Ø       Siswa mampu mendeskripsikan pengertian demokrasi

Ø       Siswa mampu mendeskripsikan prinsip-prinsip budaya demokrasi.

MATERI PEMBELAJARAN

Ø        PENGERTIAN DEMOKRASI

Þ    Demokrasi berasal dari bahasa  Yunani, “demos” (etimologis) yg berarti “rakyat” dan “kratos” yg berarti “pemerintahan”  demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat.

Þ    Abraham Lincoln; demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, for the people)

Þ    Paham demokrasi modern memiliki ciri utama, yaitu mengakui pendapat/aspirasi rakyat dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya. Setiap orang diberikan kesempatan untuk menjalani hidup sesuai dengan kemampuannya sendiri tetapi tetap patuh pada hukum yang berlaku. Sehingga lahir sistem demokrasi yang membatasi kekuasaan penguasayang mutlak dan sewenang-wenang. Pembatasan ini dapat dilakukan dengan konstitusi mapun melalui hukum kebiasan.



Ø        PRINSIP – PRINSIP BUDAYA DEMOKRASI

Þ    Suprapto dkk : 2007 Bumi Aksara  : (1) Pemerintah yang terbuka dan bertanggungjawab (2) Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) yang representatif (3) Peradilan yang bebas dan merdeka (4) pers yang bebas (5) Menganut prinsip negara hukum (6) Sistem dwipartai/multipartai (7) Pemilu yang demokratis (8) Prinsip mayoritas (9) Jaminan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas.

Þ    Nur Wahyu Rochmadi : 2007, Yudhistira  : (1) Pemerintah berdasarkan konstitusi (2) Pemilu yang demokratis (3) pemerintahan lokal/Otomoni daerah (Desentralisasi kekuasaan) (4) Pembuatan undang-undang (5) Sistem peradilan yang independen (6) kekuasaan lembaga kepresidenan (7) Media massa yang bebas (8) Kelompok-kelompok kepentingan (9) Transparansi (10) perlindungan hak-hak minoritas (11) Kontrol sipil atas militer



METODE PEMBELAJARAN

ü        Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

·    Kegiatan Awal (15 menit)

o         Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)

o         Kegiatan Awal/Pendahuluan

·    Kegiatan Inti ( 60 menit).

o        Menganalisis literatur tentang pengertian demokrasi(Kerja Keras,  Kreatif,  Mandiri,           

        Rasa Ingin Tahu,  Gemar Membaca, Tanggung-jawab)

Mendiskusikan prinsip-prinsip budaya demokrasi(Demokratis,  Rasa Ingin Tahu,  Menghargai Prestasi,  Bersahabat/Komunikatif, Tanggung-jawab)

·    Kegiatan Penutup (15 menit)

o         Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam menganalisis tentang pengertian demokrasi dan mendiskusikan prinsip-prinsip budaya demokrasi

o         Post tes

o         Informasi pembelajaran berikutnya

o         Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)



SUMBER BELAJAR

Ø        Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ø        Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.

Ø        Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.

Ø        Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara

Ø        Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN  2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira

Ø        Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga

Ø        Peraturan Perundang-undangan yang relevan.









EVALUASI

Ø        Penilaian

ü        Penilaian Proses

Þ        KEGIATAN DALAM PBM

ü        Penilaian Hasil

Ø        Alat Penilaian (Instrumen)

Þ      Jenis Instrumen

Tugas kelompok/Individu dan  ulangan harian

Þ      Bentuk Instrumen

Laporan tertulis dan uraian

o      Instrumen laporan  tertulis

Þ       Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pengertian Demokrasi (Pengertian Umum dan Pemikiran Tentang Demokrasi) dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut :

1.        Berikan ulasan pengertian kembali tentang “demokrasi” sesuai pendapat anda dan tokoh-tokoh terkenal !  Pendapat anda tentang demokrasi ?

2.       Abraham Lincoln, mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berikan penjelasan singkatnya !

a. Dari rakyat : ..............................................................................................

b.Untuk rakyat : ...........................................................................................

o    Instrumen uraian

Þ         Jelaskan pengertian demokrasi

           Deskripsikan prinsip-prinsip budaya demokrasi







Kalaena ,                          2011





Mengetahui

Kepala Sekolah                                                                                                      Guru Mata Pelajaran



 



Drs. BAKHTIAR                                                            Irmawati, S.Si, S.Pd

NIP. 19670112 199303 1 010                                          NIP,19851117 201101 2 016











RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN



                NAMA SEKOLAH                             :  SMAN 1 KALAENA

          MATA PELAJARAN                           :  PEND. KEWARGANEGARAAN

          KELAS/SEMESTER/TP                       :  XI / I (GANJIL) 2011-2012

          ALOKASI WAKTU                                      :  2X45 MENIT

          PERTEMUAN                                  :  6 (keenam)



STANDAR KOMPETENSI

2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani.

KOMPETENSI DASAR

2. 1. Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi.

INDIKATOR

Ø       Menjelaskan makna budaya demokrasi.

Ø       Menjelaskan tentang prinsip-prinsip budaya demokrasi

TUJUAN PEMBELAJARAN

Ø       Siswa mampu menjelaskan makna budaya demokrasi.

Ø       Siswa mampu menjelaskan tentang prinsip-prinsip budaya demokrasi

MATERI PEMBELAJARAN

Ø        MAKNA BUDAYA  DEMOKRASI

Þ     Budaya demokrasi  : (Bambang Suteng dkk : 2007) adalah pola-pola sikap dan orientasi politik yang bersumber dari nilai-nilai dasar demokrasi dan yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga dari sistem politik demokrasi.

Þ    Unsur-unsur Budaya Demokrasi (Bambang Suteng dkk : 2007 Erlangga) : (1) Kebebasan (2) Persamaan (3) Solidaritas                 (4) Toleransi (5) Menghormati kejujuran (6) Menghormati penalaran (7) Keadaban.

Ø        PRINSIP – PRINSIP BUDAYA  DEMOKRASI

Þ    Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung pada unsur-unsur budaya demokrasi masayarakat pendukung demokrasi dapat mengembangkan budaya demokrasinya. Nilai-nilai itukemudian dijabarkan lebih rinci dan operasional dalam kehidupan berdemokrasi. Menurut Henry B Mayo (Budiarjo : 1980) ada sejumlah nilai operasional pelaksanaan demokrasi :

·       Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga

·       Menjamin terselenggaranya perubahan masyarakat secara damai

·       Menyelenggarakan pergantian pimpijan secara teratur

·       Membatasi penggunaan kekerasan seminimal mungkin

·       Mengakui dan ,menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat, yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan dan tingkahlaku

METODE PEMBELAJARAN

ü        Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

·    Kegiatan Awal (15 menit)

o         Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)

o         Kegiatan Awal/Pendahuluan

·    Kegiatan Inti ( 60 menit).

o        Menganalisis literatur tentang makna budaya demokrasi. (Kerja Keras,  Kreatif,  Mandiri,           

        Rasa Ingin Tahu,  Gemar Membaca, Tanggung-jawab)

Mendiskusikan prinsip-prinsip budaya politik. (Demokratis,  Rasa Ingin Tahu,  Menghargai Prestasi,  Bersahabat/Komunikatif, Tanggung-jawab)

·    Kegiatan Penutup (15 menit)

o         Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam menjelaskan makna budaya demokrasi dan mendiskusikan prinsip-prinsip budaya politik.

o         Post tes

o         Informasi pembelajaran berikutnya

o         Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)



SUMBER BELAJAR

Ø        Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ø        Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.

Ø        Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.

Ø        Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara

Ø        Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN  2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira

Ø        Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga

Ø        Peraturan Perundang-undangan yang relevan.























EVALUASI

Ø        Penilaian

ü        Penilaian Proses

Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian dijadikan laporan tertulis

1.        Rumuskan kembali tentang pemahaman ciri-ciri dan prinsip-prinsip demokrasi !

2.       Berikan alasan penjelasan, mengapa di dalam kehidupan bernegara dalam sistem politik demokrasi, legitimasi pemerintah sbg dukungan rakyat banyak, sangat penting !

3.       Berikan penjelasan pentingnya “keterlibatan warga negara dlm pembuatan keputusan politik”, di dalam suatu negara !

4.       Jelaskan yang dimaksud dengan “demokratisasi” pada negara yang menerapkan sistem politik demokrasi !

5.       Berikan penjelasan singkat perbedaan antara ciri-ciri demokrasi dengan prinsip-prinsip demokrasi !



ü        Penilaian Hasil

Ø        Alat Penilaian (Instrumen)

Ø     Jenis Instrumen

Tugas kelompok/Individu dan  ulangan harian



Ø     Bentuk Instrumen

Laporan tertulis dan uraian

o      Instrumen laporan  tertulis

o    Instrumen uraian

Þ         Jelaskan makna budaya  demokrasi !

Ø             Deskripsikan hubungan antara budaya demokrasi dan budaya politik





Kalaena ,                          2011





Mengetahui

Kepala Sekolah                                                                                                      Guru Mata Pelajaran



 



Drs. BAKHTIAR                                                            Irmawati, S.Si, S.Pd

NIP. 19670112 199303 1 010                                          NIP.19851117 201101 2 016

















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN



                NAMA SEKOLAH                             :  SMAN 1 KALAENA

          MATA PELAJARAN                           :  PEND. KEWARGANEGARAAN

          KELAS/SEMESTER/TP                       :  XI / I (GANJIL)2011-2012

          ALOKASI WAKTU                                      :  2X45 MENIT

          PERTEMUAN                                  :  7 (ketujuh)



STANDAR KOMPETENSI

2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani.

KOMPETENSI DASAR

2. 2. Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani.

.INDIKATOR

Ø       Mendeskripsikan pengertian masyarakat madani.

Ø       Mengidentifikan ciri-ciri masyarakat madani.

Ø       Menjelaskan proses menuju masyarakat madani.

Ø       Mengidentifikasi kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani.

Ø       Menjelaskan upaya mengatasi kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Ø       Siswa mampu mendeskripsikan pengertian masyarakat madani.

Ø       Siswa mampu mengidentifikan ciri-ciri masyarakat madani.

Ø       Siswa mampu menjelaskan proses menuju masyarakat madani.

Ø       Siswa mampu mengidentifikasi kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani.

Ø       Siswa mampu menjelaskan upaya mengatasi kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani.

MATERI PEMBELAJARAN

Ø        PENGERTIAN MASYARAKAT MADANI

Þ     Masyarakat demokratis disebut juga dengan istilah “cicil society”. Atau masyarakat madani (kota : arab). Demokratisasi mengarah pada terbentuknya masyarakat madani atau civil society. Istilah madani mula-mula dimaksudkan untuk mengganti istilah masyarakat sipil yang merupakan terjemahan civil society yang memiliki dua pandangan :

·    Sebagai masyarakat yang beradab (civilized), dan memiliki peradaban (civility), yang membedakan dengan masyarakatyang tidak memiliki peradaban

·    Suatu masyarakat yang secara prinsipil bersifat mandiri, terlepas dari kekuasaan Negara. Masyarakatnya mampu mengisi ruang public dengan melakukan partisipasi politik dalam rangka mempengaruhi penentuan kebijakan negara.

Ø        CIRI-CIRI MASYARAKAT MADANI

Þ      Moh. A.S. Hikam (1996), Civil Society (masyarakat madani) memiliki cirri-ciri : (1) Kesukarelaan; (2) Keswasembadaan;  .(3) Kemandirianjyang tinggi terhadap negara;  (4) Keterkaiatan pada nilai-nilai hukum;

Ø        KENDALA DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI

Þ      Dewasa ini konsep masyarakat madani sebagaian besar masih sekadar wacana, ide, gagasan dan cita-cita untuk diwujudkan di Indonesia. Pada dasarnya demokrasi merupakan sesuatu yang tidak statis(tetap) akan tetapi demokrasi pasca Perang Dunia ke-2 telah memiliki pandangan bahwa negara tidak semata-mata tidak terbatas megurusi kepentingan bersama atau sebagai “penjaga  malam” namun negara harus turut bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat dan kerena itu ia harus aktif berusaha menaikkan taraf hidup masyarakat. Sehingga demokrasi tidak terbatas pada aspek politik saja, melainkan mencakup segi-segi ekonomi (demokrasi ekonomi) dan aspek kebutuhan masyarakat lainnya.

Ø        UPAYA MENGATASI KENDALA DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI

Þ      Agar konsep masyarakat tidak  sekadar wacana, ide, gagasan dan cita-cita diperlukan upaya untuk mengatasinya. Salah satu upaya itu adalah “membangun komunikasi” yang intens antara warga dengan negara. Sehingga demokrasi tidak terbatas pada aspek politik saja, melainkan mencakup segi-segi ekonomi (demokrasi ekonomi) dan aspek kebutuhan masyarakat lainnya. Komunikasi dimaksud biasanya berwujud tuntutan dan dukungan kepada negara atau pemerintah. Komunikasi dalam wujud tuntutan pada masyarakat demokratis sangat diperlukan dan dianggap sangat penting, karena tuntutan warga merupakan dasar bagi negara dalam menentukan langkah dan pembangunan munuju terwujudnya cita-cita bersama negara. Selain itu dukungan masyarakat dapat pula berwujud pada kritik yang sifatnya partisipatif dan objektif dan pemerintah harus dapat mengakomodasi sehingga menjadi suatu akumulasi kepentingan  dan ditindaklanjuti dalam bentukl kebijakan. Sehingga peran masyarakat dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi sebagai bagian dari masyarakat madani dapat terealisasi.

METODE PEMBELAJARAN

ü        Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

·    Kegiatan Awal (15 menit)

o         Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius )

o         Kegiatan Awal/Pendahuluan















·    Kegiatan Inti ( 60 menit).

o        Menganalisis literatur tentang pengertian masyarakat madani dan ciri-ciri masyarakat madani. Kerja Keras,  

        Kreatif,  Mandiri, Rasa Ingin Tahu,  Gemar Membaca, Tanggung-jawab)

Mendiskusikan proses menuju masyarakat madani, kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani dan upaya mengatasi kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani. (Demokratis,  Rasa Ingin Tahu,  Menghargai Prestasi,Bersahabat/Komunikatif, Tanggung-jawab)

·    Kegiatan Penutup (15 menit)

o        Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam menjelaskan pengertian masyarakat madani dan ciri-ciri masyarakat madani serta hasil diskusi tentang proses menuju masyarakat madani, kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani dan upaya mengatasi kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani.

o         Post tes

o         Informasi pembelajaran berikutnya

o         Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)

SUMBER BELAJAR

Ø        Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ø        Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.

Ø        Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.

Ø        Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara

Ø        Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN  2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira

Ø        Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga

Ø        Peraturan Perundang-undangan yang relevan.



EVALUASI

Ø        Penilaian

ü        Penilaian Proses

Þ        Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.

ü        Penilaian Hasil

Ø        Alat Penilaian (Instrumen)

Ø     Jenis Instrumen

Tugas kelompok/Individu dan  ulangan harian

Ø     Bentuk Instrumen

Laporan tertulis dan uraian

o      Instrumen laporan  tertulis

Ø          Deskripsikan proses menuju masyarakat madani

Ø          Deskripsikan kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani dan cara mengatasinya !

o    Instrumen uraian

Þ         Jelaskan pengertian masyarakat madani!

Þ         Sebutkan ciri-ciri masyarakat madani !



Kalaena ,                          2011





Mengetahui

Kepala Sekolah                                                                                                      Guru Mata Pelajaran



 



Drs. BAKHTIAR                                                            Irmawati, S.Si, S.Pd

NIP. 19670112 199303 1 010                                          NIP.19851117 201101 2 016









RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

                NAMA SEKOLAH                             :  SMAN 1 KALAENA

          MATA PELAJARAN                           :  PEND. KEWARGANEGARAAN

          KELAS/SEMESTER/TP                       :  XI / I (GANJIL) 2011-2012

          ALOKASI WAKTU                                      :  2X45 MENIT

          PERTEMUAN                                  :  8 (kedelapan)



STANDAR KOMPETENSI

2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani.

KOMPETENSI DASAR

2.3  Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama. orde baru dan reformasi.

INDIKATOR

Ø       Menguraikan prinsip demokrasi Pancasila.

Ø       Membandingkan demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada masa orde lama, orde baru dan reformasi.

Ø       Membandingkan pelaksanaan pemilu pada masa orde lama, orde baru dan reformasi.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Ø       Siswa mampu menguraikan prinsip demokrasi Pancasila.

Ø       Siswa mampu membandingkan demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada masa orde lama, orde baru dan reformasi.

Ø       Siswa mampu membandingkan pelaksanaan pemilu pada masa orde lama, orde baru dan reformasi.

MATERI PEMBELAJARAN

Ø        RPINSIP-PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA

Þ     Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila telah termaktub dengan tegas dan terperinci dalam nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Akan tetapi, karena sifat dari Pancasila yang “hierarki pyramidal” , maka nilai-nilai yang terurai dalam sila keempat harus sesuai dan selaras dengan nilai-nilai yang terdapat pada sila-sila lainnya, atau nilai-nilai demokrasi Pancasila yang terdapat pada sila keempat meliputi dan diliputi oleh nilai sila-sila yang lainnya. Adapun prinsip-prinsip demokrasi Pancasila itu adalah : (1) Setiap manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama    (2) tidak memaksakan kehendak kepada orang lain  (3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan (4) Musyawarah untuk mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan (5) menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan musyawarah (6) Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah (7) Mengutamakan kepentingan bersma diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. (8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur (9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjwabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi harka dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan perstauan dan kesatuan demi kepentingan bersama (10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yangt dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

Ø        PENERAPAN DEMOKRASI DI INDONESIA

(A)       Orde Lama,

(B)      Demokrasi parlementer di masa RIS (UUDS 1950),

(C)      Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959-1966)

(D)      Orde Baru : 11 Maret 1966 s/d 21 Mei 1998

(E)      Orde transisi/Reformasi : 22 Mei 1998 s/d sekarang

METODE PEMBELAJARAN

ü        Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

·    Kegiatan Awal (15 menit)

o         Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)

o         Kegiatan Awal/Pendahuluan

·    Kegiatan Inti ( 60 menit).

o        Menganalisis literatur tentang prinsip demokrasi Pancasila. Kerja Keras,  

        Kreatif,  Mandiri, Rasa Ingin Tahu,  Gemar Membaca, Tanggung-jawab)

·   Mendiskusikan perbandingan  demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada masa orde lama, orde baru dan reformasi serta  pelaksanaan pemilu pada masa orde lama, orde baru dan Demokratis,  Rasa Ingin Tahu,  Menghargai Prestasi,Bersahabat/Komunikatif, Tanggung-jawab) Kegiatan Penutup (15 menit)

o        Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam menguraikan prinsip demokrasi Pancasila,  membandingkan  demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada masa orde lama, orde baru dan reformasi serta pelaksanaan pemilu pada masa orde lama, orde baru dan reformasi

o         Post tes

o         Informasi pembelajaran berikutnya

o         Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)

SUMBER BELAJAR

Ø        Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ø        Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.

Ø        Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.

Ø        Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara

Ø        Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN  2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira

Ø        Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga

Ø        Peraturan Perundang-undangan yang relevan.









EVALUASI

Ø        Penilaian

ü        Penilaian Proses

Þ        --

ü        Penilaian Hasil

Ø        Alat Penilaian (Instrumen)

Ø     Jenis Instrumen

Tugas kelompok/Individu dan  ulangan harian



Ø     Bentuk Instrumen

Laporan tertulis dan uraian

o      Instrumen laporan  tertulis

Þ         Deskripsikan perbandingan  demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada masa orde lama, orde baru dan reformasi  !

Þ         Deskripsikan perbandingan  pelaksanaan pemilu pada masa orde lama, orde baru dan reformasi !

o     Instrumen uraian

Ø           Deskripsikan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila !







Kalaena ,                          2011





Mengetahui

Kepala Sekolah                                                                                                      Guru Mata Pelajaran



 



Drs. BAKHTIAR                                                           Irmawati, S.Si, S.Pd

NIP. 19670112 199303 1 010                                          NIP.19851117 201101 2 016





































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN



                NAMA SEKOLAH                             : SMAN 1 KALAENA

          MATA PELAJARAN                           : PEND. KEWARGANEGARAAN

          KELAS/SEMESTER/TP                       : XI / I (GANJIL) 2011-2012

          ALOKASI WAKTU                                      :  2X45 MENIT

          PERTEMUAN                                  : 9 (kesembilan)



STANDAR KOMPETENSI

2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani.

KOMPETENSI DASAR

2.3  Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama. orde baru dan reformasi.

INDIKATOR

Ø       Mendemonstrasikan pelaksanaan pemilihan umum (pejabat publik) .

TUJUAN PEMBELAJARAN

Ø        Siswa mampu mendemonstrasikan pelaksanaan pemilihan umum (pejabat publik) .

MATERI PEMBELAJARAN

Ø        PEMILIHAN UMUM

Þ    Pengertian Pemilu, adalah suatu proses yang terdiri dari beberapa tahapan yang diselenggarakan untuk mewujudkan gagasan kedaulatan rakyat atau system pemerintahan demokratis. Oleh karena rakayat tidak mungkin memerintah secara langsung, maka diperlukan cara untuk memilih wakil yang akan mewakili rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu.

Þ    Fungsi Pemilu,

·    Memilih pejabat publik (pembentukan pemerintahan)

·    Sarana pertanggungjawaban pejabat publik,

·    Sarana pendidikan politik rakyat,

Þ    Asas pemilu (LUBER),

·    Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil

METODE PEMBELAJARAN

ü        Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

·    Kegiatan Awal (15 menit)

o         Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)

o         Kegiatan Awal/Pendahuluan

·    Kegiatan Inti ( 60 menit).

o        Mensimulasikan pelaksanaan pemilihan umum/pejabat publik dengan berpedoman pada definisi pemilu, fungsi pemilu dan asas pemilu.Demokratis, Rasa Ingin Tahu,  Menghargai Prestasi,Bersahabat/Komunikatif, Tanggung-jawab)

·   Kegiatan Penutup (15 menit)

o        Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam mensimulasikan pelaksanaan pemilihan umum/pejabat publik dengan berpedoman pada definisi pemilu, fungsi pemilu dan asas pemilu.

o         Post tes

o         Informasi pembelajaran berikutnya

o         Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)



SUMBER BELAJAR

Ø        Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ø        Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.

Ø        Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.

Ø        Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara

Ø        Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN  2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira

Ø        Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga

Ø        Peraturan Perundang-undangan yang relevan.

EVALUASI

Ø        Penilaian

ü        Penilaian Proses

Þ      Simulasikan pelaksanaan pemilihan umum/pejabat publik dengan berpedoman pada definisi pemilu, fungsi pemilu dan asas pemilu di depan kelas !

























ü        Penilaian Hasil

Ø        Alat Penilaian (Instrumen)

Ø     Jenis Instrumen

Tugas kelompok/Individu dan  ulangan harian

Ø     Bentuk Instrumen

Laporan tertulis dan uraian

a.               Instrumen laporan  tertulis

Ø          Tuliskan tanggapan  anda terhadap proses simulasi berdasarkan fungsi pemilu dan asas pemilu !

o  Instrumen uraian

Þ       1.Uraikan pengertian Pemilu

Þ       2.Driskripsikan fungsi Pemilu !

Þ       3.Jelaskan asas Pemilu sebelum dan sesudah era reformasi!





Kalaena ,                          2011





Mengetahui

Kepala Sekolah                                                                                                      Guru Mata Pelajaran



 



Drs. BAKHTIAR                                                            Irmawati, S.Si, S.Pd

NIP. 19670112 199303 1 010                                          NIP.19851117 201101 2 016































































































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN



                NAMA SEKOLAH                             : SMAN 1 KALAENA

          MATA PELAJARAN                           : PEND. KEWARGANEGARAAN

          KELAS/SEMESTER/TP                       : XI / I (GANJIL) 2009/2010

          ALOKASI WAKTU                                      :  2X45 MENIT

          PERTEMUAN                                  : 10 (kesepuluh)



STANDAR KOMPETENSI

2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani.

KOMPETENSI DASAR

2.4    Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

INDIKATOR

Ø       Mengidentifikasi perilaku budaya demokrasi.

Ø       Menunjukkan perilaku budaya demokrasi dalam lingkungan sekolah

Ø       Menunjukkan perilaku budaya demokrasi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Ø       Siswa mampu mengidentifikasi perilaku budaya demokrasi.

Ø       Siswa mampu menunjukkan perilaku budaya demokrasi dalam lingkungan sekolah.

Ø       Siswa mampu menunjukkan perilaku budaya demokrasi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat

MATERI PEMBELAJARAN

Ø        PERILAKU BUDAYA DEMOKRASI

Gerakan reformasi telah menumbuhkan kesadaran baru dalam budaya berdemokrasi. Bentuk demokrasi yang semula ditabukan kini menjadi hal yang lazim bahkan menjadi kebutuhan

Þ    Kebebasan mengeluarkan pendapat,

Þ    Kebebasan berserikat dan berkumpul,

Þ    Pemilihan pejabat publik secara langsung, Kesetaraaan Wanita dan Laki-laki (Gender),

Ø        PERILAKU BUDAYA DEMOKRASI DALAM LINGKUNGAN KELUARGA, SEKOLAH DAN MASYARAKAT

Þ    Lingkungan Keluarga,

Þ    Lingkungan Sekolah,

Þ    Lingkungan Masyarakat,

METODE PEMBELAJARAN

ü        Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

·    Kegiatan Awal (15 menit)

o         Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)

o         Kegiatan Awal/Pendahuluan

·    Kegiatan Inti ( 60 menit).

o        Mendiskusikan  perilaku yang mendukung budaya demokrasi Kerja Keras,  

        Kreatif,  Mandiri, Rasa Ingin Tahu,  Gemar Membaca, Tanggung-jawab)

o        Meresensi informasi dari  media massa tentang perilaku yang sesuai dan bertentangan dengan budaya demokrasi. Demokratis,  Rasa Ingin Tahu,  Menghargai Prestasi,Bersahabat/Komunikatif, Tanggung-jawab)

·   Kegiatan Penutup (15 menit)

o        Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam mendiskusikan perilaku yang mendukung budaya demokrasi dan hasil resensi informasi dari  media massa tentang perilaku yang sesuai dan bertentangan dengan budaya demokrasi.

o         Post tes

o         Informasi pembelajaran berikutnya

o         Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)

SUMBER BELAJAR

Ø        Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ø        Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.

Ø        Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.

Ø        Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara

Ø        Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN  2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira

Ø        Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga

Ø        Peraturan Perundang-undangan yang relevan.

EVALUASI

Ø        Penilaian

ü        Penilaian Proses

ü        Penilaian Hasil

Ø        Alat Penilaian (Instrumen)

Ø     Jenis Instrumen

Tugas kelompok/Individu dan  ulangan harian















Ø     Bentuk Instrumen

Laporan tertulis dan uraian

a.               Instrumen laporan  tertulis

Ø           Identifikasilah perilaku budaya demokrasi melalaui resensi informasi dari  media massa tentang perilaku yang sesuai dan bertentangan dengan budaya demokrasi.

Tagihan Tugas :

Ø          Setelah disimak dan baca baik-baik, jelaskan kembali apa telah ditulis sesuai dengan persepsi yang ada dibenak anda !

Ø          Berikan beberapa penjelasan indikasi tentang munculnya “demokrasi di Indonesia tanpa demokrat” dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia  !

Ø          Jelaskan dengan memberi alasan, mengapa budaya demokrasi di Indonesia belum menyentuh pada cita-cita ideal kesejahteraan, dan keadilan sosial !

Ø          Tentukan langkah-langkah nyata bagaimana agar pelaksanaan demokrasi di Indonesia mampu memberikan otoritas kepada pemimpinan negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial

Ø          Berikan usulan konkrit, apa yang harus anda lakukan guna mewujudkan demokrasi yang sebangun dengan cita-cita ideal di Indonesia, jika anda :

Ø          Sebagai ketua organisasi pemuda !

Ø          Sebagai ketua suatu partai politik !

Ø          Sebagai pejabat kepala pemerintahan (presiden) !

Ø           

o  Instrumen uraian

Þ        Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia & Pemilu Sebagai Sarana Demokrasi, dilanjutkan Penugasan dengan menjawab  pertanyaan :

1.Berikan ulasan kembali tentang pelaksanaan sistem politik demokrasi di Indonesia era orde lama,  

           orde baru dan era reformasi sesuai pendapat anda secara umum !     

2, Pada masa berlakunya demokrasi liberal antara tahun 1950 s.d. 1959, hal-hal yang menonjol adalah tumbuh suburnya partai-partai politik dan ketidak stabilan pemerintahan, berikan penjelasan dgn singkat !

                            A.Tumbuh suburnya partai-partai politik : .................................................

                            B.Ketidak stabilan pemerintahan : ..........................................................

                       3. Selama Pemerintahan orde lama pernah diberlakukan “demokrasi liberal” dan “demokrasi  

                           terpimpin”. Jelaskan maksudnya !. .............





Kalaena ,                          2011





Mengetahui

Kepala Sekolah                                                                                                      Guru Mata Pelajaran



 



Drs. BAKHTIAR                                                            Irmawati, S.Si, S.Pd

NIP. 19670112 199303 1 010                                          NIP.19851117 201101 2 016























































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN



                NAMA SEKOLAH                             : SMAN 1 KALAENA

          MATA PELAJARAN                           : PEND. KEWARGANEGARAAN

          KELAS/SEMESTER/TP                       : XI / II (GENAP) 2011-2012

          ALOKASI WAKTU                                      :  2X45 MENIT

          PERTEMUAN                                  : 11 (kesebelas)



STANDAR KOMPETENSI

3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

KOMPETENSI DASAR

3.1  Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

INDIKATOR

Ø       Mendeskripsikan pengertian keterbukaan dan keadilan.

Ø       Mengidentifikasi macam-macam keadilan.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Ø       Siswa mampu mendeskripsikan pengertian keterbukaan dan keadilan.

Ø       Siswa mampu mengidentifikasi macam-macam keadilan.

MATERI PEMBELAJARAN

Ø        PENGERTIAN  KETERBUKAAN  DAN  KEADILAN

Þ    Istilah “keterbukaan” atau “transparansi” berasal dari kata dasar “terbuka” atau ‘transparan”. Istilah tersebut berasal dari kata bahasa Inggris “transparent” yang secara harfiah berarti “jernih”, ‘tembus cahaya”, “nyata”, “jelas”, “mudah dipahami”, tidak ada kekeliruan”’ “tidak ada kesangsian atau keragu-raguan”, Demikianlah istilah “keterbukaan” atau “transparansi” menunjuk pada “tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami dan tidak disangsikan lagi kebenarannya”. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan atau transparansi berarti “kesediaan pemerintah untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan”

Þ    Istlah “keadilan” berasal dari kata “adil” yang berarti;tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.

Ø        MACAM-MACAM KEADILAN (Aristoteles)

Þ    Keadilan Distributif, keadilan yang berhubungan dengan distribusi jasa berdasarkan kerja dan kemampuan. Seseorang memperoleh keadilan karena memiliki jasa atau kemampuan kerja/skill terhadap sesuatu, misalnya : upah bagi buruh yang telah bekerja.

Þ    Keadilan Komutatif, keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasa atau kinerja perseorangan. Misalnya penggunaan fasilitas umum (jalan raya) tanpa melihat apakah orang yang bersangkutan dibebani membayar pajak atau tidak dibebani membayar pajak.

Þ    Keadilan Kodrat Alam (Hukum Tuhan), keadilan yang bersumberkan hukum kodrat alam/Tuhan. Misalnya keadaan jasmani dan rohani sesorang ketika dilahirkan merupakan taqdir yang ditentukan oleh Tuhan.

Þ    Keadilan Konvensional, keadilan yang mengikat warga negara sebab keadilan itu didekritkan/diputuskan melalui suatu kekuasaan. Misalnya perbedaan beban pajak yang ditanggung oleh warga negara.

METODE PEMBELAJARAN

ü        Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

·    Kegiatan Awal (15 menit)

o         Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)

o         Kegiatan Awal/Pendahuluan

·    Kegiatan Inti ( 60 menit).

o        Mengkaji dari berbagai sumber tentang pengertian keterbukaan dan keadilan. Kerja Keras,  

        Kreatif,  Mandiri, Rasa Ingin Tahu,  Gemar Membaca, Tanggung-jawab)

o        Menggali berbagai informasi tentang macam-macam keadilan.Demokratis,  Rasa Ingin Tahu,  Menghargai Prestasi,Bersahabat/Komunikatif, Tanggung-jawab)

·   Kegiatan Penutup (15 menit)

o         Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam mengkaji pengertian keterbukaan dan keadilan serta macam-macam keadilan

o         Post tes

o         Informasi pembelajaran berikutnya

o         Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)

SUMBER BELAJAR

Ø        Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ø        Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.

Ø        Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.

Ø        Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara

Ø        Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN  2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira

Ø        Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga

Ø        Peraturan Perundang-undangan yang relevan.













EVALUASI

Ø        Penilaian

ü        Penilaian Proses

ü        Penilaian Hasil

Ø        Alat Penilaian (Instrumen)

Ø     Jenis Instrumen

Tugas kelompok/Individu dan  ulangan harian

Ø     Bentuk Instrumen

Laporan tertulis dan uraian

a.   Instrumen laporan  tertulis

o  Instrumen uraian

SOAL ESSAY/URAIAN

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !

1.        Berikan penjelasan singkat, mengapa keterbukaan selalu berkaitan erat dengan masalah keadilan !

2.       Berikan contoh 3 (tiga) keadilan yang didasarkan pada ketentuan hukum menurut Notonegoro !

3.       Mengapa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dikembangkan prinsip keterbukaan dan keadilan ?

4.       Identifikasi 3 (tiga) kondisi yang dapat menumbuhkan sikap terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara !

5.       Jelaskan perbedaan keadilan dalam arti formal dan material dan berikan contohnya masing-masing !

6.       Jelaskan pengertian keterbukaan dan keadilan.

7.        Mengapa keterbukaan memiliki keterkaitan dengan keadilan ?

8.        Deskripsikan macam-macam keadilan!









Kalaena ,                          2012





Mengetahui

Kepala Sekolah                                                                                                      Guru Mata Pelajaran



 



Drs. BAKHTIAR                                                            Irmawati, S.Si, S.Pd

NIP. 19670112 199303 1 010                                          NIP.19851117 201101 2 016



























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

                NAMA SEKOLAH                             : SMAN 1 KALAENA

          MATA PELAJARAN                           : PEND. KEWARGANEGARAAN

          KELAS/SEMESTER/TP                       : XI / II (GENAP) 2011-2012

          ALOKASI WAKTU                                      : 2X45 MENIT

          PERTEMUAN                                  : 12 (keduabelas)



STANDAR KOMPETENSI

3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

KOMPETENSI DASAR

3.1  Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

INDIKATOR

Ø       Medeskripsikan pentingnya keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ø       Mengidentifikasikan ciri-ciri keterbukaan.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Ø       Siswa mampu mendeskripsikan pentingnya keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ø       Siswa mampu mengidentifikasikan ciri-ciri keterbukaan.

MATERI PEMBELAJARAN

Ø        PENTINGNYA KETERBUKAAN DALAM KEHIDUPAN  BERBANGSA DAN BERNEGARA

Þ    Kekuasaan pada dasarnya cenderung diselewengkan. Semakin besar kekuasaan, semakin besar pula kemungkinan terjadinya penyelewengan kekuasaan. Dan, umumnya penyelewengan kekuasaan itu terjadi dan semakin merajalela bilamana tidak ada keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Itulah sebabnya negara-negara demokratis sangat menekankan perlunya keterbukaan atau transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tujuan agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan (abuse of power) maupun tata pemerintahan yang tidak baik (bad governance).

Þ    Keterbukaan memungkinkan adanya akses bebas setiap warga negara terhadap berbagai sumber informasi. Hal itu akan menjadikan warga egara memiliki pemahaman yang jernih dan baik terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga warga negara dapat “berpartisipasi aktif” dalam mempengaruhi agenda politik. Keterbukaan merupakan syarat mutlak bagi adanya partisipasi yang konstruktif dan rasional.

Ø        CIRI-CIRI KETERBUKAAN

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (pasal 3) penyelenggaraan pemerintahan yang baik/transparan harus :

Þ    Asas kepastian hukum,

Þ    Asas tertib penyelenggaraan negara,

Þ    Asas kepentingan umum

Þ    Asas keterbukaan,

Þ    Asas proporsionalitas,

Þ    Asas profesionalitas,

Þ    Asas akuntabilitas,

METODE PEMBELAJARAN

ü        Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

·    Kegiatan Awal (15 menit)

o         Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)

o         Kegiatan Awal/Pendahuluan

·    Kegiatan Inti ( 60 menit).

o        Mendiskusikan hasil kajian tentang makna keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerja  

        Keras, Kreatif,  Mandiri, Rasa Ingin Tahu,  Gemar Membaca, Tanggung-jawab)

o        Menggali informasi tentang ciri-ciri keterbukaanDemokratis ,Rasa Ingin Tahu Menghargai Prestasi,Bersahabat/Komunikatif, Tanggung-jawab)

·   Kegiatan Penutup (15 menit)

o         Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam mendiskusikan makna keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta ciri-ciri keterbukaan

o         Post tes

o         Informasi pembelajaran berikutnya

o         Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)

SUMBER BELAJAR

Ø        Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ø        Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.

Ø        Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.

Ø        Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara

Ø        Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN  2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira

Ø        Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga

Ø        Peraturan Perundang-undangan yang relevan.



















EVALUASI

Ø        Penilaian

ü        Penilaian Proses

Þ      Siswa memberikan ulasan pengertian kembali tentang “adil atau keadilan” sesuai pendapat anda dan tokoh-tokoh terkenal ! Pendapat anda tentang Keadilan ?  .................................................

ü        Penilaian Hasil

Ø        Alat Penilaian (Instrumen)

Ø     Jenis Instrumen

Tugas kelompok/Individu dan  ulangan harian

Ø     Bentuk Instrumen

Laporan tertulis dan uraian

o        Instrumen laporan  tertulis

o        Tuliskan tanggapan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan di desa anda berdasarkan kriteria  

        cirri-ciri keterbukaan

              Instrumen uraian

Ø     Mengapa keterbukaan dianggap penting  dalam proses pemerintahan?

Ø     Sebutkan ciri-ciri keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan !









Kalaena ,                          2012





Mengetahui

Kepala Sekolah                                                                                                      Guru Mata Pelajaran



 



Drs. BAKHTIAR                                                            Irmawati, S.Si, S.Pd

NIP. 19670112 199303 1 010                                          NIP.19851117 201101 2 016











RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN



                NAMA SEKOLAH                             : SMAN 1 KALAENA

          MATA PELAJARAN                           : PEND. KEWARGANEGARAAN

          KELAS/SEMESTER/TP                       : XI / II (GENAP) 2011-2012

          ALOKASI WAKTU                                      : 2X45 MENIT

          PERTEMUAN                                  : 13 (ketiga belas)



STANDAR KOMPETENSI

3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

KOMPETENSI DASAR

3.2  Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan

INDIKATOR

Ø       Memberikan contoh penyelenggaraan pemerintahan yang transparan.

Ø       Mendeskripsikan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Ø       Siswa mampu memberikan contoh penyelenggaraan pemerintahan yang transparan.

Ø       Siswa mampu mendeskripsikan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.

MATERI PEMBELAJARAN

Ø        CONTOH PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN

Þ    Pemerintah menyediakan berbagai informasi  faktual mengenai kebijakan-kebijakan yang akan dan sudah dibuatnya.

Þ     Adanya peluang bagi publik dan pers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai dokumen pemerintah.

Þ    Terbukanya rapat-rapat pemerintahan bagi publik dan pers. .

Þ    Adanya konsultasi publik yang dilakukan secra sistematik oleh pemerintah.

Ø        PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG  TIDAK TRANSPARAN

UNDP (United Nations Development Programme)  atau Program pembangunan PBB, penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan :

Þ    Partisipasi masyarakat rendah,

Þ    Aturan hukum tidak efektif,

Þ    Tidak transparan,

Þ    Daya tanggap pemerintah rendah,

Þ    Tidak berorientasi konsensus

Þ    Tidak berkeadilan,

Þ    Tidak eketif dan efesien,

Þ    Tidak akuntabilitas,

Þ    Tidak bervisi startegis,

Þ    Tidak saling terkait,



METODE PEMBELAJARAN

ü        Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

·    Kegiatan Awal (15 menit)

o         Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)

o         Kegiatan Awal/Pendahuluan

·    Kegiatan Inti ( 60 menit).

o        Mendiskusikan tentang contoh penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. Kerja Keras, Kreatif,  Mandiri, Rasa Ingin Tahu,  Gemar Membaca, Tanggung-jawab),Demokratis ,Rasa, Menghargai Prestasi,Bersahabat/Komunikatif,

·   Kegiatan Penutup (15 menit)

o        Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam mendiskusikan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.

o         Post tes

o         Informasi pembelajaran berikutnya

o         Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)

SUMBER BELAJAR

Ø        Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ø        Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.

Ø        Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.

Ø        Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara

Ø        Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN  2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira

Ø        Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga

Ø        Peraturan Perundang-undangan yang relevan.















EVALUASI

Ø        Penilaian

ü        Penilaian Proses

ü        Penilaian Hasil

Ø        Alat Penilaian (Instrumen)

Ø     Jenis Instrumen

Tugas kelompok/Individu dan  ulangan harian



Ø     Bentuk Instrumen

Laporan tertulis dan uraian

a.   Instrumen laporan  tertulis

Ø         Tuliskan contoh penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan!

Ø     Diskripsikan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan !



o  Instrumen uraian

Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :

Þ                  Rumuskan kembali pemahaman tentang pemerintah dan kepeme-rintahan !

Þ                  Berikan alasan penjelasan, mengapa di dalam kehidupan berbang-sa dan bernegara sangat penting dilaksanakan “pemerintahan yang bersih” atau “good governance” !

Þ                  Berikan penjelasan huubungan antara jaminan keadilan, transpa-ransi dan pemerintahan yg bersih dalam penyelenggaraan negara !

Þ                  Jelaskan konsepsi kepemerintahan (governance) menurut panda-ngan Kooiman dalam hubungannya dengan sistem sosial politik dalam suatu negara !

Þ                  Berikan penjelasan hubungan keberadaan aktor-aktor dalam kepe-merintahan yang mencakup : a) negara dan pemerintahan, b) sek-tor swasta, dan c) masyarakat madani !





Kalaena ,                          2012





Mengetahui

Kepala Sekolah                                                                                                      Guru Mata Pelajaran



 



Drs. BAKHTIAR                                                            Irmawati, S.Si, S.Pd

NIP. 19670112 199303 1 010                                          NIP.19851117 201101







RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN



                NAMA SEKOLAH                             : SMAN 1 KALAENA

          MATA PELAJARAN                           : PEND. KEWARGANEGARAAN

          KELAS/SEMESTER/TP                       : XI / II (GENAP) 2011-2012

          ALOKASI WAKTU                                      : 2X45 MENIT

          PERTEMUAN                                  : 14 (keempatbelas)



STANDAR KOMPETENSI

3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

KOMPETENSI DASAR

3.2  Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan

INDIKATOR

Ø       Menemukan faktor penyebab terjadinya  penyelenggaraan  pemerintahan yang tidak transparan.

Ø       Menyimpulkan dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Ø       Siswa mampu menemukan faktor penyebab terjadinya  penyelenggaraan  pemerintahan yang tidak transparan.

Ø       Siswa mampu menyimpulkan dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.

MATERI PEMBELAJARAN

Ø        FAKTOR PENYEBAB PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN

Berdasarkan pengalaman sejarah masa lalu, dapat diketahui dan disimpulkan bahwa terdapat beberapa bentuk pemerintahan yang potensial melahirkan pemerintahan tertutup atau tidak transparan yang pada akhirnya merugikan kepentingan publik. Secara konseptual mungkin dewasa ini jarang ditemukan bentuk pemerintahan yang bercorak tertutup/tidak transparan, namun secara kontekstual tidak sedikit praktik pemerintahan yang bercorak tertutup/tidak transparan.

Þ    Monarki Absolut, Tirani, Autokrasi (Otokrasi , Oligarki, Diktatoris, Oklokrasi,

Ø        DAMPAK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG  TIDAK TRANSPARAN

UNDP (United Nations Development Programme)  atau Program pembangunan PBB, penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan berdampak :

Þ    Partisipasi masyarakat rendah,

Þ    Aturan hukum tidak efektif,

Þ    Tidak transparan,

Þ    Daya tanggap pemerintah rendah,

Þ    Tidak berorientasi konsesnsus,

Þ    Tidak berkeadilan,

Þ    Tidak eketif dan efesien,

Þ    Tidak akuntabilitas,

Þ    Tidak bervisi startegis,

Þ    Tidak saling terkait,

METODE PEMBELAJARAN

ü        Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

·    Kegiatan Awal (15 menit)

o         Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)

o         Kegiatan Awal/Pendahuluan

·    Kegiatan Inti ( 60 menit).

o        Mengkaji dari berbagai sumber tentang faktor penyebab terjadinya  penyelenggaraan  pemerintahan yang tidak transparan.(Kerja Keras, Kreatif,  Mandiri, Rasa Ingin Tahu,  Gemar Membaca, Tanggung-jawab,Demokratis ,Rasa, Menghargai Prestasi,Bersahabat/Komunikatif.)

o        Mendiskusikan dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.(Demokratis ,Rasa, Menghargai Prestasi,Bersahabat/Komunikatif,tanggungjawab)

·   Kegiatan Penutup (15 menit)

o        Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam mengkaji faktor penyebab terjadinya  penyelenggaraan  pemerintahan yang tidak transparan dan hasil diskusi tentang dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan

o         Post tes

o         Informasi pembelajaran berikutnya

o         Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)

SUMBER BELAJAR

Ø        Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ø        Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.

Ø        Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.

Ø        Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara

Ø        Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN  2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira

Ø        Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga

Ø        Peraturan Perundang-undangan yang relevan.













EVALUASI

Ø        Penilaian

ü        Penilaian Proses

ü        Penilaian Hasil

Ø        Alat Penilaian (Instrumen)

Ø     Jenis Instrumen

Tugas kelompok/Individu dan  ulangan harian

Ø     Bentuk Instrumen

Laporan tertulis dan uraian

a.   Instrumen laporan  tertulis

Þ       Tuliskan tanggapan anda terhadap dampak yang muncul akibat penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan pada NKRI

o  Instrumen uraian

Ø     Simpulkan dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.



                                      
KORUPSI ADALAH AKSI TERORISME

Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan korupsi merupakan bentuk tindakan terorisme atau tak lebih dari perbuatan teroris yang menghancurkan peradaban dunia. “Korupsi itu adalah terorisme”, ujar Hidayat dalam deklarasi Aksi Resolusi dan Referandum Perlawanan Rakyat Sulawesi Selatan (Sulsel) terhadap kejahatan yang diselenggarakan di Makassar.

Pemerintah, katanya, telah menghukum para koruptor dan menusakambangkan mereka. Meski demikian, pemerinah jangan cepat berbangga diri atau puas terhadap keberhasilan yang telah dilakukannya, sebab para koruptor yang berhasil ditahan tersebut adalah mereka yang tingkat korupsinya baru mencapai miliaran rupiah. “Masih banyak koruptor trilliunan rupiah yang lari ke luar negeri dan ini menjadi masalah dan pekerjaan rumah bagi aparat hukum,” ujar mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera ini.

Sumber : Media Indonesia, 9/12/2004.




Kalaena ,                          2012





Mengetahui

Kepala Sekolah                                                                                                      Guru Mata Pelajaran



 



Drs. BAKHTIAR                                                            Irmawati, S.Si, S.Pd

NIP. 19670112 199303 1 010                                          NIP.19851117 201101 2 016





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN



                NAMA SEKOLAH                             : SMAN 1 KALAENA

          MATA PELAJARAN                           : PEND. KEWARGANEGARAAN

          KELAS/SEMESTER/TP                       : XI / II (GENAP) 2011-2012

          ALOKASI WAKTU                                      : 2X45 MENIT

          PERTEMUAN                                  : 15 (kelimabelas)



STANDAR KOMPETENSI

3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

KOMPETENSI DASAR

3.3  Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

INDIKATOR

Ø       Mengidentifikasi sikap keterbukaan dan keadilan.

Ø       Menunjukkan contoh sikap keterbukaan dan keadilan di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Ø       Memberikan apresiasi/penilaian terhadap sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara..

TUJUAN PEMBELAJARAN

Ø       Siswa mampu mengidentifikasi sikap keterbukaan dan keadilan.

Ø       Siswa mampu menunjukkan contoh sikap keterbukaan dan keadilan di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Ø       Siswa mampu memberikan apresiasi/penilaian terhadap sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara..

MATERI PEMBELAJARAN

Ø        MENGIDENTIFIKASI SIKAP KETERBUKAAN DAN KEADILAN

Þ    Bentuk-bentuk keterbukaan yang ditampilkan oleh media massa baik cetak maupun elektronik

Ø        CONTOH SIKAP KETERBUKAAN DAN KEADILAN DILINGKUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT

Þ    Nilai-niali moral yang terkandung pada sila IV dan V dapat memberikan inspirasi bagi pengembangan sikap keterbukaan dan keadilan

·       Mengutamakan musyawarah mufakat  dalam menentukan keputusan bersama

·       Keputusan yang diambil berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

·       Bersedia melaksanakan seluruh keputusan hasil musyawarah mufakat

·       Mengembangkan sikap adil terhadap sesama

·       Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

·       Menghormati hak orang lain

·       Tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah

·       Tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain

·       Suka bekerja keras

·       Menghargai karya orang lain

·       Mewujudkan kemajuan yang berkeadilan social

·       Mengembangkan suasana kegotongroyongan dan kekeluargaan

Ø        APRESIASI TERHADAP  SIKAP KETERBUKAAN DAN KEADILAN DILINGKUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT

Þ    Berusaha mengetahui dan memahami berbagai hal mendasar atau elementer yang berkenaan dengan prinsip keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Þ    Bersedia secara aktif mencermati berbagai kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Þ    Berdasarkan informasi yang dimilki, berusaha menilai perkembangan kondisi keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Þ    Menghargai tindakan pemerintah dan berbagai pihak yang konsisten dengan pelaksanaan prinsip keterbukaan

Þ    Melalui berbagai saluran yang ada, berusaha mengajukan kritik terhadap tindakan yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan serta mengajukan solusi alternative untuk mewujudkan adanya jaminan terhadap keterbukaan dan keadilan

Þ    Menumbuhkan dan mensosialisasikan budaya keterbukaan dan keadilan yang dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat berbangsa dan bernegara.

 METODE PEMBELAJARAN

ü        Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning



LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

·    Kegiatan Awal (15 menit)

o         Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)

o         Kegiatan Awal/Pendahuluan

·    Kegiatan Inti ( 60 menit).

o        Mengkaji   berbagai informasi dari media massa tentang contoh sikap yang mencerminkan keterbukaan dan keadilan. .(Kerja Keras, Kreatif,  Mandiri, Rasa Ingin Tahu,  Gemar Membaca, Tanggung-jawab,Demokratis)

o        Mendiskusikan hasil informasi tentang sikap keterbukaan dan keadilan di lingkungan masyarakat, sekolah, bangsa dan negara.(Demokratis ,Rasa, Menghargai Prestasi,Bersahabat/Komunikatif,tanggungjawab)













·   .Kegiatan Penutup (15 menit)

o        Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam mengkaji berbagai informasi dari media massa tentang contoh sikap yang mencerminkan keterbukaan dan keadilan, serta hasil diskusi tentang sikap keterbukaan dan keadilan di lingkungan masyarakat, sekolah, bangsa dan negara.

o         Post tes

o         Informasi pembelajaran berikutnya

o         Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)

SUMBER BELAJAR

Ø        Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ø        Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.

Ø        Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.

Ø        Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara

Ø        Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN  2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira

Ø        Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga

Ø        Peraturan Perundang-undangan yang relevan

EVALUASI

Ø        Penilaian

ü        Penilaian Proses

ü        Penilaian Hasil

Ø        Alat Penilaian (Instrumen)

Ø     Jenis Instrumen

Tugas kelompok/Individu dan  ulangan harian

Ø     Bentuk Instrumen

Laporan tertulis dan uraian

a.   Instrumen laporan  tertulis

Ø     Diskripsikan contoh sikap keterbukaan dan keadilan yang dipublikasikan oleh media massa.

Ø     Tentukan sikap kelompok anda terhadap contoh keterbukaan dan keadilan yang dipublikasikan oleh media massa!

o  Instrumen uraian

a.        Rumuskan kembali yang dimaksud dgn jaminan keadilan !

b.        Berikan contoh wujud partisipasi warga negara dalam upaya peningkatan jaminan keadilan !

c.        Carilah perbandingan dengan salah satu negara tentang contoh-contoh partisipasi warga negara dalam upaya peningkatan jaminan keadilan !

d.        Buat analisis partisipasi warga negara dalam upaya peningkatan jaminan keadilan pada masa orde lama, orde baru, dan era reformasi !









Kalaena ,                          2012





Mengetahui

Kepala Sekolah                                                                                                      Guru Mata Pelajaran



 



Drs. BAKHTIAR                                                            Irmawati, S.Si, S.Pd

NIP. 19670112 199303 1 010                                          NIP.19851117 201101 2 016

















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN



                NAMA SEKOLAH                             : SMAN 1 KALAENA

          MATA PELAJARAN                           : PEND. KEWARGANEGARAAN

          KELAS/SEMESTER/TP                       : XI / II (GENAP) 2011-2012

          ALOKASI WAKTU                                      : 2X45 MENIT

          PERTEMUAN                                  : 16 (keenambelas)



STANDAR KOMPETENSI

4. Menganalisis hubungan Internasional dan Organisasi Internasional.

KOMPETENSI DASAR

4.1  Mendeskripsikan pengertian, pentingnya dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara.

INDIKATOR

Ø       Mendeskripsikan pengertian hubungan internasional.

Ø       Mendeskripsikan dampak suatu negara yang mengucilkan diri dari pergaulan  antar bangsa.

Ø       Menguraikan pentingnya hubungan internasional

Ø       Menyimpulkan sarana-sarana hubungan internasional

TUJUAN PEMBELAJARAN

Ø       Siswa mampu mendeskripsikan pengertian hubungan internasional.

Ø       Siswa mampu mendeskripsikan dampak suatu negara yang mengucilkan diri dari pergaulan  antarbangsa.

MATERI PEMBELAJARAN

Þ       PENGERTIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL(Suprapto  dkk : 105, PT Bumi Aksara)

Þ    Buku Rencana Strategis Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI (Rentra), hubungan internasional adalah hubunngan antarbangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut

Þ    Hubungan internasional merupakan kegiatan interaksi manusia antar bangsa baik secara individual maupun kelompok. (hubungan antar bangsa). Hubungan internasional dapat dilakukan baik melalui kontak langsung maupun komunikasi tidak langsung. Hubungan antar bangsa tersebut dapat terjadi atas prakarsa individu, organisasi non pmerintah ataupun melalui kegiatan atau organisasi yang secara resmi diatur oleh pemerintah atau negara. Isi hubungn tersebut dapat menyangkut kepentingan individu, umum, pemerintah maupun organisasi swasta non-pemerintah. (Bambang Suteng : 99. Erlangga)

Ø        DAMPAK BAGI  NEGARA YANG MENGUCILKAN DIRI DARI PERGAULAN ANTAR BANGSA

Þ    Kehidupan bangsa-bangsa di dunia  sangat beragam, tetapi di antara mereka saling membutuhkan dalam memenuhi berbagai kebituhan hidupnya.Kemakmuran dan kemiskinan berada dalam lingkup yang tiada batas (no limitation), saling membutuhkan dan saling bergantung antara satu dengan lainnya. Hal itu menyebabkan perbedaan potensi tingkat kehidupan, misalnya dalam bidang kesehatan, kondisi pangan, gizi, fasilitas pendidikan, pendapatan, kesempatan kerja, pertambahan penduduk, atau harapan hidup (life expectancies) . Perbedaan ini menyebabkan terjadinya kerja sama antarnegara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (kebutuhan nasional)

Sehingga negara yang tidak membuka diri terhadap hubungan dengan bangsa atau negara lain maka akan kesulitan dalam mememnuhi kebutuhannya.  (Nur Wahyu Rochmadi : 53 s/d 54, PT Yudistira.

 METODE PEMBELAJARAN

ü        Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

·    Kegiatan Awal (15 menit)

o         Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)

o         Kegiatan Awal/Pendahuluan

·    Kegiatan Inti ( 60 menit).

o         Menggali dari berbagai sumber tentang pengertian hubungan internasional dan mendeskripsikan dampak suatu negara yang mengucilkan diri dari pergaulan  antarbangsa. (Kerja Keras, Kreatif,  Mandiri, Rasa Ingin Tahu,  Gemar Membaca, Tanggung-jawab,Demokratis)

·   .Kegiatan Penutup (15 menit)

o         Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam mengkaji dari berbagai sumber tentang pengertian hubungan internasional dan mendeskripsikan dampak suatu negara yang mengucilkan diri dari pergaulan  antarbangsa.

o         Post tes

o         Informasi pembelajaran berikutnya

o         Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)

SUMBER BELAJAR

Ø        Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ø        Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.

Ø        Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.

Ø        Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara

Ø        Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN  2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira

Ø        Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga

Ø        Peraturan Perundang-undangan yang relevan.













EVALUASI

Ø        Penilaian

ü        Penilaian Proses

ü        Penilaian Hasil

Ø        Alat Penilaian (Instrumen)

Ø     Jenis Instrumen

Tugas kelompok/Individu dan  ulangan harian

Ø     Bentuk Instrumen

Laporan tertulis dan uraian

a.   Instrumen laporan  tertulis

Þ               Deskripsikan pengertian hubungan internasional !

Þ               Bagaimanakah  dampak yang dialami oleh suatu negara yang mengucilkan diri dari pergaulan  antar bangsa ?

o  Instrumen uraian

Ø     Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pengertian, Pen-tingnya dan Sarana-sarana Hubungan Internasional Bagi Suatu Negara, dilanjutkan penugasan dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut:.....................................

1.Menurut Hugo de Groot, bahwa dalam hubungan internasional asas persamaan derajat merupakan dasar yang menjadi kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semua negara. Berikan penjelasan singkatnya !  



                                      2.Dalam pelaksanaan hubungan internasional, terdapat faktor-faktor penentu berupa ; kekuatan   

                                      nasional, jumlah penduduk, sumber daya, dan letak geografis. Beri penjelasan singkat pada kolom

                                     dibawah ini  kaitannya dengan hubungan internasional !


jumlah penduduk   
letak geografis

…………………………………………………………………   
…………………………………………………………………..




Kalaena ,                          2012





Mengetahui

Kepala Sekolah                                                                                                      Guru Mata Pelajaran



 



Drs. BAKHTIAR                                                            Irmawati, S.Si, S.Pd

NIP. 19670112 199303 1 010                                          NIP.19851117 201101 2 016















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN



                NAMA SEKOLAH                             : SMAN 1 KALAENA

          MATA PELAJARAN                           : PEND. KEWARGANEGARAAN

          KELAS/SEMESTER/TP                       : XI / II (GENAP) 2011-2012

          ALOKASI WAKTU                                      : 2X45 MENIT

          PERTEMUAN                                  : 17 (ketujuhbelas)



STANDAR KOMPETENSI

4. Menganalisis hubungan Internasional dan Organisasi Internasional.

KOMPETENSI DASAR

4.1  Mendeskripsikan pengertian, pentingnya dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara.

INDIKATOR

Ø       Mendeskripsikan pengertian hubungan internasional.

Ø       Mendeskripsikan dampak suatu negara yang mengucilkan diri dari pergaulan  antar bangsa.

Ø       Menguraikan pentingnya hubungan internasional

Ø       Menyimpulkan sarana-sarana hubungan internasional.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Ø       Siswa mampu menguraikan pentingnya hubungan internasional

Ø       Siswa mampu menyimpulkan sarana-sarana hubungan internasional.

MATERI PEMBELAJARAN

Þ       PENTINGNYA HUBUNGAN INTERNASIONAL



Þ    Perlunya kerja sama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena factor : (1) Faktor Internal, yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta maupun intervensi/invansi dari negara lain.           (2) Faktor Eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri endiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum social budaya, pertahanan dan keamanan. (Suprapto  dkk : 106 - 107, PT Bumi Aksara)

Þ    Disamping itu hubungan dan kerja sama internasional juga penting untuk :

1.        Memelihara dan menciptakan hidup berdampingan secara damai dan adil dengan bangsa lain

2.       Mencegah dan menyelesaikan konflik, perselisihan, permusuhan atau persengketaan yang mengancam perdamain dunia sebagai akibat adanya kepentingan nasional yang berbeda diantara bangsa dan negara

3.       Mengembangkan cara penyelesaian maslah secara damai melalui perundingan dan diplomasio yang lazim ditempuh negara-negara beradab, cinta damai dan berpegang kepada nilai-nilai etik dalam pergaulan antar bangsa.

4.       Membangun solidaritas dan sikap saling menghormati antar bangsa

5.       Membantu bangsa lain yang terancam keberadaannya sebagai akibat pelanggaran atas hak-hak kemerdekaan yang dimiliki

6.       Berpartisipasi dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social

7.       Menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, kelangsungan keberadaannya dan kehadirannya di tengah-tengah bangsa lain. . (Bambang Suteng : 102 s/d 103. Erlangga)

Þ       SARANA HUBUNGAN INTERNASIONAL (Bambang Suteng : 102 s/d 103. Erlangga)

Þ       Diplomasi, Propaganda, Ekonomi, Kekuatan Militer dan Perang,

 METODE PEMBELAJARAN

ü        Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

·    Kegiatan Awal (15 menit)

o         Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius )

o         Kegiatan Awal/Pendahuluan

·    Kegiatan Inti ( 60 menit).

o         Berdiskusi hasil temuan informasi tentang pentingnya hubungan internasional(Kerja Keras, Kreatif,  Mandiri, Rasa Ingin Tahu,  Gemar Membaca, Tanggung-jawab,Demokratis)

o         Menyimpulkan hasil identifikasi sarana-sarana hubungan internasional.(Kreatif,kerja

        keras,mandiri,tanggungjawab)

·   .Kegiatan Penutup (15 menit)

o         Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam mendiskusikan hasil temuan informasi tentang pentingnya hubungan internasional dan kesimpulan identifikasi sarana-sarana hubungan internasional.

o         Post tes

o         Informasi pembelajaran berikutnya

o         Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)

SUMBER BELAJAR

Ø        Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ø        Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.

Ø        Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.

Ø        Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara

Ø        Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN  2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira

Ø        Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga

Ø        Peraturan Perundang-undangan yang relevan.



EVALUASI

Ø        Penilaian

ü        Penilaian Proses

ü        Penilaian Hasil

Ø        Alat Penilaian (Instrumen)

Ø     Jenis Instrumen

Tugas kelompok/Individu dan  ulangan harian



Ø     Bentuk Instrumen

Laporan tertulis dan uraian

a.   Instrumen laporan  tertulis

Ø     Berikan tanggapan penjelasan, mengapa dalam mewujudkan hubungan internasional diperlukan adanya asas “pacta sunt servanda” !

Ø     Tuliskan perbedaan dan persamaan mendasar antara negara maju dengan negara berkembang  dalam hubungan internasional perihal faktor-faktor penentu “kekuatan nasional” dan “sumber daya” di bawah ini !


persamaan   
perbedaan

……………………………………………………………………….   
……………………………………………………………………




o  Instrumen uraian

Ø     Mengapa hubungan internasional dianggap penting ?

Ø     Tuliskan hal-hal yang dapat digunakan sebagai sarana melakukan hubungan ienternasional!







Kalaena ,                          2012





Mengetahui

Kepala Sekolah                                                                                                      Guru Mata Pelajaran



 



Drs. BAKHTIAR                                                            Irmawati, S.Si, S.Pd

NIP. 19670112 199303 1 010                                          NIP.19851117 201101 2 016























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN



                NAMA SEKOLAH                             : SMAN 1 KALAENA

          MATA PELAJARAN                           : PEND. KEWARGANEGARAAN

          KELAS/SEMESTER/TP                       : XI / II (GENAP) 2011-2012

          ALOKASI WAKTU                                      : 2X45 MENIT

          PERTEMUAN                                  : 18 (kedelapan belas)



STANDAR KOMPETENSI

4. Menganalisis hubungan Internasional dan Organisasi Internasional.

KOMPETENSI DASAR

4.2  Menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional.

INDIKATOR

Þ       Mendeskripsikan makna perjanjian internasional

Þ       Menjelaskan macam-macam istilah perjanjian internasional.

Þ       Menguraikan tahapan perjanjian internasional

TUJUAN PEMBELAJARAN

Þ       Siswa mampu mendeskripsikan makna perjanjian internasional

Þ       Siswa mampu menjelaskan macam-macam istilah perjanjian internasional.

Þ       Siswa mampu menguraikan tahapan perjanjian internasional

MATERI PEMBELAJARAN

Þ       MAKNA PERJANJIAN  INTERNASIONAL . (Bambang Suteng : 108 s/d 109. Erlangga)

Þ       Mochtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Subjek yang melakukan perjanjian termasuk juga lembaga-lembaga internasional dan negara-negara.

Þ       Perjanjian internasional adalah kesepakatan antara dua atau lebih subyek hukum internasional (lembaga internasional, negara) yang menurut hukum internasional menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kesepakatan.

Þ       MACAM-MACAM ISTILAH PERJANJIAN INTERNASIONAL

Menurut UU no 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Indonesia, terdapat beberapa istilah :

1.     Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

2.    Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan (acceptance), dan persetujuan (approval)

3.    Surat kuasa (full power), ialah surat yang dikeluarkan oleh presiden atau menteri yang member kuasa kepada seorang atau beberapa orang yang mewakili pemerintrah RI untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.

4.    Surat Kepercayaan (credentials), ialah surat yang dikeluarkan presiden atau menteri yang memberi kuasa kepada seseorang atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah RI untuk menghadiri, merundingkan dan atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional

Þ       TAHAPAN  PERJANJIAN INTERNASIONAL (Suprapto  dkk : 108 - 109, PT Bumi Aksara)

Menurut Konvensi Wina Thn 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional

a.    Perundingan (negotiation), 

b.   Penandatanganan (signature),

c.    Pengesahan (ratification),



 METODE PEMBELAJARAN

ü        Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning



LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

·    Kegiatan Awal (15 menit)

o         Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)

o         Kegiatan Awal/Pendahuluan

·    Kegiatan Inti ( 60 menit).

o         Menggali informasi dari berbagai sumber tentang makna perjanjian internasional Kerja Keras, Kreatif,  Mandiri, Rasa Ingin Tahu,  Gemar Membaca, Tanggung-jawab,Demokratis)

o         Menggali informasi tentang istilah-istilah dalam perjanjian internasional. Kerja Keras, Kreatif,  Mandiri, Rasa Ingin Tahu,  Gemar Membaca, Tanggung-jawab,Demokratis)

o         Berdiskusi untuk mengklasifikasikan tahapan-tahapan dalam perjanjian internasional.(Kreatif,kerja

        keras,mandiri,tanggungjawab,demoktatis,komunikatif,menghargai)

·   .Kegiatan Penutup (15 menit)

o         Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam menggali informasi dari berbagai sumber tentang makna perjanjian internasionaldan istilah-istilah dalam perjanjian internasional serta hasil diskusi tentang tahapan-tahapan dalam perjanjian internasional

o         Post tes

o         Informasi pembelajaran berikutnya

o         Menutup pelajaran dengan salam.(religius)





SUMBER BELAJAR

Ø        Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ø        Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.

Ø        Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.

Ø        Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara

Ø        Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN  2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira

Ø        Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga

Ø        Peraturan Perundang-undangan yang relevan.



EVALUASI

Ø        Penilaian

ü        Penilaian Proses

ü        Penilaian Hasil

Ø        Alat Penilaian (Instrumen)

Ø     Jenis Instrumen

Tugas kelompok/Individu dan  ulangan harian



Ø     Bentuk Instrumen

Laporan tertulis dan uraian

a.   Instrumen laporan  tertulis

Ø     Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :

1.        Rumuskan kembali pemahaman tentang pengertian perjanjian internasional !

2.       Berikan alasan penjelasan, mengapa di dlm hubungan antar negara perjanjian internasional dianggap sangat penting !

3.       Berikan penjelasan mengapa suatu perjanjian internasional ada yg harus diratifikasi dan ada yg tidak perlu diratifikasi !

4.       Jelaskan mengapa sebelum suatu perjanjian internasional dibuat, perlu dilakukan perundingan (negosiasi) !

5.       Berikan penjelasan bagaimana kedudukan negara peserta dan bukan peserta pada saat suatu perjanjian internasional akan ditandatangani oleh negara-negara yang berkepentingan.

o  Instrumen uraian

Þ         Jelaskan makna perjanjian internasional

Þ         Jelaskan istilah-istilah berikut : Perjanjian Internasional, Pengesahan,Surat kuasa,Persyaratan, dan Surat Kepercayaan

Þ   Rumuskan kembali pemahaman tentang proses ratifikasi hukum Internasional menjadi hukum nasional !

Þ   Berikan alasan penjelasan, mengapa di dalam pelakasanaan perundingan suatu perjanjian internasional terlebih dahulu dilakukan oleh delegasi yang dipimpin serorang menteri !

Þ   Berikan penjelasan makna “penandatangan” suatu perjanjian internasional !

Þ   Berikan penjelasan, mengapa suatu ratifikasi (pengesahan) perjanjian internasional ada yang dengan Undang-Undang dan ada yang cukup dengan Keputusan Presiden !

Þ   Berikan penjelasan bagaimana ratifikasi suatu perjanjian internasional menurut Pasal 11 UUD 1945 !









Kalaena ,                          2012





Mengetahui

Kepala Sekolah                                                                                                      Guru Mata Pelajaran



 



Drs. BAKHTIAR                                                            Irmawati, S.Si, S.Pd

NIP. 19670112 199303 1 010                                           NIP.19851117 201101 2 016   













                                     

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN



                NAMA SEKOLAH                             : SMAN 1 KALAENA

          MATA PELAJARAN                           : PEND. KEWARGANEGARAAN

          KELAS/SEMESTER/TP                       : XI / II (GENAP) 2011-2012

          ALOKASI WAKTU                                      : 2X45 MENIT

          PERTEMUAN                                  : 19 (kesembilan belas)



STANDAR KOMPETENSI

4. Menganalisis hubungan Internasional dan Organisasi Internasional.

KOMPETENSI DASAR

4.3  Menganalisis fungsi perwakilan diplomatik.

INDIKATOR

Þ       Mendeskripsikan pengertian perwakilan diplomatik

Þ       Menguraikan tingkatan perwakilan diplomatik

Þ       Menemukan perbedaaan antara perwakilan diplomatik dengan perwakilan konsuler

Þ       Menganalisis fungsi perwakilan diplomatik.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Þ       Siswa mampu mendeskripsikan pengertian perwakilan diplomatik

Þ       Siswa mampu menguraikan tingkatan perwakilan diplomatik

Þ       Siswa mampu menemukan perbedaaan antara perwakilan diplomatik dengan perwakilan konsuler

Þ       Siswa mampu menganalisis fungsi perwakilan diplomatik

MATERI PEMBELAJARAN

Þ       PENGERTIAN PERWAKILAN DIPLOMATIK . (Bambang Suteng : 115. Erlangga)

Þ       Perwakilan suatu negara memang memainkan peran penting dalam hubungan antarbangsa. Mereka tidak saja diperlukan dalam proses pembuatan sebuah perjanjian internasional, melainkan juga dalam keseluruhan kegiatan hubungan antar bangsa. Seluruh kegiatan dalam hubungan antar bangsa/antar negara pada hakikatnya adalah diplomasi, yaitu usaha memelihara hubungan antar negara. Kegiatan diplomasi dilaksanakan oleh para diplomat, yaitu : orang-orang yang menjadi wakil resmi suatu negara dalam hubunganresmi dengan negara lain.  Para wakil itu “diakreditasi” atau diakui secara resmi sebagai wakil negaranya baik oleh negara pengirim maupun oleh negara penerima.

Þ       TINGKATAN PERWAKILAN DIPLOMATIK (Suprapto  dkk : 117 - 118, PT Bumi Aksara)

Menurut ketetapan Kongres Wina 1815 dan Kongres Auz La Chaella 1818 (Kongres Achen), terdapat tingkatan perwakilan diplomatik,yaitu

1.     Duta besar berkeuasa penuh (Ambassador),

2.    Duta (Gerzant),

3.    Menteri residen,

4.    Kuasa usaha (Charge d’Affair). Kuasa usaha yang tidak diperbantukan kepada kepala negara dapat dibedakan atas :

a.        Kuasa usaha tetap menjabat kepala dari suatu perwakilan

b.        Kuasa usaha sementara yang melaksanakan pekerjaaan dari kepala perwakilan, ketika pejabat ini belum atau tidak ada di tempat.

5.    Atase-atase, adalah pejabat pembantu dari duta besar yang berkuasa penuh. Atase terdiri atas dua bagian :

a.        Atase pertahanan,

b.        Atase teknis.

Selain itu dalam persoalan nonpolitik, hubungan satu negara dengan negara lain diwakili oleh “korps konsuler” terbagi dalam kepangkatan sebagai berikut :

1.     Konsul Jenderal,

2.    Konsul dan Wakil Konsul, 

3.    Agen Konsul,

Þ       PERBEDAAN ANTARA PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN KONSULER (Suprapto  dkk : 119, PT Bumi Aksara)

Baik perwakilan diplomatic maupun perwakilan konsuler merupakan utusan dari suatu negara tertentu untuk mewakili kepentingan negaranya di negara lain, namun memiliki perbedaan :
PERBEDAAN

Korps Diplomatik   
Korps Konsuler

1.     Memelihara kepentingan negaranya dengan melakukan hubungan dengan pejabat-pejabat tingkat pusat

2.    Berhak mengadakan hubungan yang bersifat politik

3.    Satu negara hanya memiliki satu perwakilan diplomatic saja dalam satu negara penerima

4.    Mempunyai hak ekstrateritorial (tidak tunduk pada pelaksanaan/ketentuan kekuasaan peradilan)   
1.    Memelihara kepentingan negaranya dengan melaksanakan hubungan dengan pejabat-pejabat tingkat daerah (setempat)

2.   Berhak mengadakan hubungan yang bersifat nonpolitik

3.    Satu negara dapat memiliki lebih dari satu perwakilan konsuler dalam satu negara penerima

4.   Tidak mempunyai hak ekstrateritorial (tidak tunduk pada pelaksanaan/ketentuan kekuasaan peradilan)


















Þ       FUNGSI PERWAKILAN DIPLOMATIK (Suprapto  dkk : 117, PT Bumi Aksara)

Keputusan Kongres Wina 1961, disebutkan fungsi perwakilan diplomatic :

1.     Mewakili negara pengiri di dalam negara penerima

2.    Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yg diizinkan oleh hukum internasional

3.    Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima

4.    Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima sesuai dengan UU dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim

5.    Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara.

Þ        METODE PEMBELAJARAN

ü        Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

·    Kegiatan Awal (15 menit)

o         Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)

o         Kegiatan Awal/Pendahuluan

·    Kegiatan Inti ( 60 menit).

o         Menggali informasi tentang pengertian perwakilan diplomatik Kerja Keras, Kreatif,  Mandiri, Rasa Ingin Tahu,  Gemar Membaca, Tanggung-jawab,Demokratis)

o         Menggali informsi tentang macam-macam perwakilan diplomatik Kerja Keras, Kreatif,  Mandiri, Rasa Ingin Tahu,  Gemar Membaca, Tanggung-jawab,Demokratis)

o         Menggali informsi tentang macam-macam perwakilan konsuler Kerja Keras, Kreatif,  Mandiri, Rasa Ingin Tahu,  Gemar Membaca, Tanggung-jawab,Demokratis)

o         Berdiskusi tentang fungsi perwakilan diplomatik Kreatif,kerja

        keras,mandiri,tanggungjawab,demoktatis,komunikatif,menghargai)

·   .Kegiatan Penutup (15 menit)

o         Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalammenggali informasi dari berbagai sumber tentang pengertian perwakilan diplomatik, macam-macam perwakilan diplomatik, dan macam-macam perwakilan konsuler serta hasil diskusi tentang fungsi perwakilan diplomatik

o         Post tes

o         Informasi pembelajaran berikutnya

o         Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)

SUMBER BELAJAR

Ø        Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ø        Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.

Ø        Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.

Ø        Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara

Ø        Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN  2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira

Ø        Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga

Ø        Peraturan Perundang-undangan yang relevan.



EVALUASI

Ø        Penilaian

ü        Penilaian Proses

ü        Penilaian Hasil

Ø        Alat Penilaian (Instrumen)

Ø     Jenis Instrumen

Tugas kelompok/Individu dan  ulangan harian



Ø     Bentuk Instrumen

Laporan tertulis dan uraian

a.   Instrumen laporan  tertulis

Ø                      Simpulkan fungsi perwakilan diplomatik menurut kelompok anda!.

o  Instrumen uraian

Þ         Jelaskan  pengertian perwakilan diplomatik

Þ         Tuliskan  tingkatan perwakilan diplomatik

Þ         Mengapa  perwakilan diplomatik berbeda dengan perwakilan konsuler ?



Kalaena ,                          2012

Mengetahui

Kepala Sekolah                                                                                                      Guru Mata Pelajaran



 



Drs. BAKHTIAR                                                                     Irmawati, S.Si, S.Pd

NIP. 19670112 199303 1 010                                          NIP.19851117 201101 2 016









RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN



                NAMA SEKOLAH                             : SMAN 1 KALAENA

          MATA PELAJARAN                           : PEND. KEWARGANEGARAAN

          KELAS/SEMESTER/TP                       : XI / II (GENAP) 2011-2012

          ALOKASI WAKTU                                      : 2X45 MENIT

          PERTEMUAN                                  : 20 (keduapuluh)



STANDAR KOMPETENSI

4. Menganalisis hubungan Internasional dan Organisasi Internasional.

KOMPETENSI DASAR

4.4  Mengkaji peranan organisasi internasional (ASEAN, PBB) dalam meningkatkan hubungan internasional.

INDIKATOR

Þ       Mendeskripsikan makna  organisasi internasional

Þ       Menyimpulkan macam-macam organisasi internasional

Þ       Menguraikan peranan dan tujuan organisasi internasional PBB

Þ       Menjelaskan tujuan ASEAN..

TUJUAN PEMBELAJARAN

Þ       Siswa mampu mendeskripsikan makna  organisasi internasional

Þ       Siswa mampu menyimpulkan macam-macam organisasi internasional

Þ       Siswa mampu menguraikan peranan dan tujuan organisasi internasional PBB

Þ       Siswa mampu menjelaskan tujuan ASEAN

MATERI PEMBELAJARAN

Þ       MAKNA ORGANISASI INTERNASIONAL (Bambang Suteng : 119. Erlangga)

Hubungan kerja sama internasional dapat dilakukan melalui berbagai cara. Seperti halnya bahwa kerja sama dapat dilakukan dengan cara membuat perjanjian internasional atau saling menukar pengiriman korps diplomatic atau konsuler. Selain itu, kerja sama juga dapat dilakukan melalui organisasi-organisasi internasional, seperti PBB dan badan-badan di bawahnya, atau oraganisasi kewilayahan seperti ASEAN. Dengan demikian subyek perjanjian internasional dan para pihak yang dapat membuatnya bukan hanya terbatas pada negara-negara saja tetapi termasuk di dalamnya adalah organisasi-oraganisasi internasional.

Þ       MACAM – MACAM ORGANISASI INTERNASIONAL

1.     Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), secara resmi lahir tanggal 24 Oktober 1945. Sesungguhnya upaya mendirikan PBB sedah dimulai ketika Perang Dunia II masih berlangsung. Kemuadian tgl 26 juni 1945 ditetapkan “Charter of Peace” (Piagam Perdamaian) di San Fransisco AS) yang hakikatnya piagam itu adalah sebuah Perjanjian Internasional sehinngga memerlukan ratifikasi oleh negara anggota sehingga perjanjian dapat efektif berlaku. Pada tanggal  dimana Piagam diratifikasi oleh sebagian besar dari 51 negara anggota mula-mula dinyatakan sebagai hari berdirinya PBB.

2.    Association of South East Asian Nations (ASEAN), dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok tgl 8 Agustus 1967. Deklarasi itu ditandatangani oleh lima tokoh pendirinya yaitu Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thanat Khoman (Muangthai), Rajaratnam (Singapura) dan Narsico R. Ramos (Filipina). ASEAN terlahir karena tumbuhnya kesadaran perlunya kerjasama untuk meningkatkan taraf hidup diantara bangsa-bangsa sekawasan, sekaligus meredakan perasaan saling curiga, mendorong mereka mengupayakan perkembangan kerja sama.

Þ       PERANAN DAN TUJUAN PBB

Þ    Memelihara perdamaian dan keamanan internasional

Þ    Mengembangkan hubungan persaudaraan di antara bangsa-bangsa

Þ    Menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah usaha internasional dalam bidang ekonomi, social budaya dan HAM

Þ    Menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam mewujudkan tujuan bersama

Þ       TUJUAN ASEAN (Suprapto  dkk : 119, PT Bumi Aksara)

Þ    Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan social, dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara.

Þ    Memelihara keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara tanpa ikut campur terhadap masalah Negara anggota.

Þ    Negara-negara anggota saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan dan laui-lain.

Þ    Meningkatkan kerjasama melalui pemberian sarana pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, dan lain-lain.

Þ     Meningkatkan kerjasama melalui penggunaan hasil pertanian, industry dan perdagangan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan Asia Tenggara.

Þ    Meningkatkan kerjasama dengan organisasi-organisasi regional dan internasional lainnya.(Bumi Aksara hal : 128)

Þ        METODE PEMBELAJARAN

ü        Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

·    Kegiatan Awal (15 menit)

o         Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)

o         Kegiatan Awal/Pendahuluan

·    Kegiatan Inti ( 60 menit).

o         Menggali informasi dari berbagai sumber tentang pengertian organisasi internasional Kerja Keras, Kreatif,  Mandiri, Rasa Ingin Tahu,  Gemar Membaca, Tanggung-jawab,Demokratis)















o         Melakukan studi literatur dari berbagai sumber tentang tentang macam-macam organisasi internasional Kerja Keras, Kreatif,  Mandiri, Rasa Ingin Tahu,  Gemar Membaca, Tanggung-jawab,Demokratis)

o            Menggali informasi dari berbagai sumber tentang peranan dan tujuan PBB Kerja Keras, Kreatif,  Mandiri, Rasa Ingin Tahu,  Gemar Membaca, Tanggung-jawab,Demokratis)

o         Melakukan studi literatur tentang tujuan ASEAN Kreatif,kerjasama ,gemar membaca.rasa ingin tahu

        ,mandiri,tanggungjawab,demoktatis,komunikatif,menghargai)

·   .Kegiatan Penutup (15 menit)

o         Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam menggali informasi dari berbagai sumber tentang  pengertian organisasi internasional, macam-macam organisasi internasional, peranan dan tujuan PBB, dan tujuan ASEAN

o         Post tes

o         Informasi pembelajaran berikutnya

o         Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)

SUMBER BELAJAR

Ø        Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ø        Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.

Ø        Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.

Ø        Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara

Ø        Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN  2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira

Ø        Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga

Ø        Peraturan Perundang-undangan yang relevan.



EVALUASI

Ø        Penilaian

ü        Penilaian Proses

ü        Penilaian Hasil

Ø        Alat Penilaian (Instrumen)

Ø     Jenis Instrumen

Tugas kelompok/Individu dan  ulangan harian



Ø     Bentuk Instrumen

Laporan tertulis dan uraian

a.   Instrumen laporan  tertulis

Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :

1.        Rumuskan kembali bagaimana negara-negara asia tenggara mendeklarasikan berdirinya organisasi ASEAN !

2.       Berikan penjelasan dasar-dasar yang melatarbelakangi berdirinya organisasi ASEAN pada tahun 1967 !

3.       Berikan  penjelasan kembali mengapa tujuan ASEAN lebih dititik beratkan pada pertumbuhan bidang ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan !

4.       Berikan sekurang-kurangnya 2 (dua) contoh persamaan dan berbedaan antara organisasi ASEAN dengan AFTA !

5.       Identifikasikan kembali dalam bentuk apa sajakah negara Indonesia memperoleh keuntungan dengan mendirikan organisasi ASEAN !

o  Instrumen uraian

Þ      Jelaskan pengertian organisasi internasional!

Þ      Sebutkan macam-macam organisasi internasional

Þ   Deskripsikan peranan dan tujuan organisasi internasional PBB

Þ   Deskripsikan tujuan ASEAN











Kalaena ,                          2012



Mengetahui

Kepala Sekolah                                                                                                      Guru Mata Pelajaran



 



Drs. BAKHTIAR                                                            Irmawati, S.Si, S.Pd

NIP. 19670112 199303 1 010                                          NIP.190720 199512 2 002

















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN



                NAMA SEKOLAH                             : SMAN 1 KALAENA

          MATA PELAJARAN                           : PEND. KEWARGANEGARAAN

          KELAS/SEMESTER/TP                       : XI / II (GENAP) 2011-2012

          ALOKASI WAKTU                                      : 2X45 MENIT

          PERTEMUAN                                  : 21 (keduapuluh satu)



STANDAR KOMPETENSI

4. Menganalisis hubungan Internasional dan Organisasi Internasional.

KOMPETENSI DASAR

4.5.  Menghargai kerja sama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia

INDIKATOR

Þ       Mengidentifikasi bentuk kerja sama Indonesia dengan negara lain

Þ       Menjelaskan manfaat kerjasama antar bangsa

Þ       Memberikan contoh perjanjian internasional yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia..

TUJUAN PEMBELAJARAN

Þ       Siswa mampu mengidentifikasi bentuk kerja sama Indonesia dengan negara lain

Þ       Siswa mampu menjelaskan manfaat kerjasama antar bangsa

Þ       Siswa mampu memberikan contoh perjanjian internasional yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia

MATERI PEMBELAJARAN

Ø        BENTUK KERJA SAMA INDONESIA (Bambang Suteng : 119. Erlangga)

1.      Perjanjian Bilateral (Bumi Aksara hal : 129)

Perjanjian bilateral bersifat khusus (treaty contract) karena hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua negara saja, oleh karena itu, perjanjian bilateral bersifat tertutup. Artinya, tertutup kemungkinan bagi Negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut.

2.      Perjanjian Multilateral (Bumi Aksara hal : 129)

Perjanjian ini sering disebut law making treaties karena mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan  umum dan bersifat terbuka. Perjanjian multilateral tidak saja mengatur kepentinan Negara-negara yang mengadakannya, tetapi juga kepentingan Negara lain yang tidak turut (bukan peserta) dalam perjajian multilateral tersebut.

Ø        MANFAAT KERJA SAMA ANTAR BANGSA

Þ    Manfaat kerjasama internasional sebagai berikut :

Þ    1. Universal Declaration of Human Right, 10 Desember 1948.

Þ    2. Kovenan Internasinal tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Kultural, tahun 1966.

Þ    3. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1966.

Þ    Ketiga dokumen itu sangat bermanfaat sebagai pedoman dalam pengaturan dan penegakan aturan tentang jaminan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Þ    4.Dewan Keamanan PBB Pernah berperan dalam mendukung upaya bangsa Indonesia mempertahankan   kemerdekaan dari Agresi Militer Belanda terhadap berbagai kota di Jawa dan Sumatera pada tanggal 21 juli 1947, dan pada tanggal 1 Agustus 1947 DK-PBB memerintahkan agar kedua belah pihak menghentikan tembak-menembak, selanjutnya diadakan arbitrase untuk mencari jalan damai.

Þ    5.PBB juga berperan berperan penting dalam proses pengembalian Irian Barat dari tangan Belanda ke pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1962.

Þ    6.Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Jasa Baik, yang berfungsi sebagai perantara dalam pertikaian Indonesia-Belanda. Komisi ini terdiri tiga anggota berasal dari tiga Negara, satu Negara yang ditunjuk oleh Republik Indonesia, satu oleh Belanda, dan Negara ketiga ditunjuk oleh dua Negara anggota Komisi Jasa Baik tersebut. Komisi disebut Komisi Tiga Negara (KTN). Hasil KTN adalah terselenggaranya perundingan antara Republik Indonesia dengan Belanda yang berlangsung di kapal Amerika bernama Renville. (Erlangga hal : 128) 

Ø        CONTOH PERJANJIAN INTERNASIONAL YG BERMANFAAT BAGI BANGSA INDONESIA

Þ    Usaha bangsa Indonesia memperjuangkan wawasan nusantara yang dilandasi konsepsi “Negara         Kepulauan” (Archipelagic State).dalam Konvensi Hokum Laut  1982, yang berhasil memasukkan kaidah-kaidah   yang bersifat universal tentang Negara Kepulauan dan diterima secara sah oleh masyarakat bangsa-bangsa.Ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut tahun 1982 :

o   Pengakuan atas batas 12millaut sebagai laut territorial nnegara pantai dan kepulauan.

o   Pengakuan batas 200 mil laut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif.

o   Pengakuan hak Negara tak berpantai untuk ikut memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan lautan.  

Þ        METODE PEMBELAJARAN

ü        Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

·    Kegiatan Awal (15 menit)

o         Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)

o         Kegiatan Awal/Pendahuluan

·    Kegiatan Inti ( 60 menit).

o         Menggali informasi berbagai sumber tentang bentuk-bentuk kerjasama internasional Kreatif,kerjasama   

        gemar membaca.rasa ingin tahu ,mandiri,tanggungjawab,demoktatis,  komunikatif,menghargai)

o         Mendiskusikan tentang hasil kerjasama internasional yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia 

       Kreatif,kerjasama ,gemar membaca.rasa ingintahu,mandiri,tanggungjawab,demoktatis ,komunikatif,  

        menghargai)









·   .Kegiatan Penutup (15 menit)

o         Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam menggali informasi dari berbagai sumber tentang  bentuk-bentuk kerjasama internasional dan hasil diskusi tentang hasil kerjasama internasional yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia

o         Post tes

o         Informasi pembelajaran berikutnya

o         Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)



SUMBER BELAJAR

Ø        Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ø        Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.

Ø        Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.

Ø        Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara

Ø        Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN  2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira

Ø        Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga

Ø        Peraturan Perundang-undangan yang relevan.



EVALUASI

Ø        Penilaian

ü        Penilaian Proses

ü        Penilaian Hasil

Ø        Alat Penilaian (Instrumen)

Ø     Jenis Instrumen

Tugas kelompok/Individu dan  ulangan harian



Ø     Bentuk Instrumen

Laporan tertulis dan uraian

a.   Instrumen laporan  tertulis

1.Berikan ulasan kembali tentang “Makna KTT Asia Afrika” bagi negara Indonesia khususnya, sesuai pendapat anda secara umum ! Pendapat anda tentang KTT Asia Afrika ?

                   2.Salah satu isi Dasasila Bandung sebagai hasil dari KTT Asia Afrika tahun 1955 adalah Menghormati 

             kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Berikan penjelasn singkatnya !

                          3.Mengidentifikasi contoh perjanjian internasional yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

o  Instrumen uraian

Þ      Identifikasikan bentuk-bentuk kerja sama Indonesia dengan negara lain

Þ      Deskripsikan manfaat kerjasama antar bangsa











Kalaena ,                          2012





Mengetahui

Kepala Sekolah                                                                                                      Guru Mata Pelajaran



 



Drs. BAKHTIAR                                                            Irmawati, S.Si, S.Pd

NIP. 19670112 199303 1 010                                          NIP19851117 201101 2 016















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN



                NAMA SEKOLAH                             : SMAN 1 KALAENA

          MATA PELAJARAN                           : PEND. KEWARGANEGARAAN

          KELAS/SEMESTER/TP                       : XI / II (GENAP) 2011-2012

ALOKASI WAKTU                                      : 2X45 MENIT

          PERTEMUAN                                  : 22 (keduapuluh dua)



STANDAR KOMPETENSI

5. Menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional.

KOMPETENSI DASAR

5.1 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan internasional

INDIKATOR

Ø        Mengemukakan makna hukum internasional

Ø        Menjelaskan hakekat hukum internasional

Ø        Menjelaskan asas-asas hukum internasional

Ø        Menyimpulkan sumber-sumber hukum internasional

Ø        Menyimpulkan subyek-subyek hukum internasional

Ø        Mendeskripsikan peranan lembaga peradilan internasional

Ø        Menguraikan kewenangan Mahkamah Internasional

Ø        Mendeskripsikan kendala yang dihadapi Mahkamah Internasional dalam perannya sebagai lembaga peradilan internasional.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Ø        Siswa mampu mengemukakan makna hukum internasional

Ø        Siswa mampu menjelaskan hakekat hukum internasional

Ø        Siswa mampu menjelaskan asas-asas hukum internasional

Ø        Siswa mampu menyimpulkan sumber-sumber hukum internasional

Ø        Siswa mampu menyimpulkan subyek-subyek hukum internasional

MATERI PEMBELAJARAN

Ø        MAKNA HUKUM INTERNASIONAL

Þ    Hukum Internmasional ialah sekumpulan hokum yang mengatur yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perilaku yang harus ditaati oleh Negara-negara, dan oleh karena itu harus ditaati dalam hubungan antar negara (Bumi Aksara hal : 139)

Þ    Menurut Mochtar Kusumaatmadja Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas Negara, antara Negara dengan Negara, dan Negara dengan subjek hokum lain bukan Negara, atau subjek hokum lain selain Negara.(Erlangga hal : 139)

Ø        HAKIKAT HUKUM INTERNASIONAL

Berdasarkan pengertian dana batasan hokum internasional diperoleh gambaran umum tentang ruang lingkup dan subtansi hokum internasional sangat luas yaitu mencakup ; (Bumi Aksara hal : 140)

a.        Prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang berkenaan dengan Negara-negara, misalnya tentang kualifikasi suatu Negara, hak dan kewajiban neggara.

b.        Prinsip-prinsip dan peraturan hokum yang berkenaan dengan persoalan-persoalan hubungan antar Negara. Seperti perjanjian-perjanjian internasional, hubungan diplomatic dan konsuler, hubungan dalam bidang politik dan ekonomi.

c.        Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hokum yang berkenaan dengan organisasi internasional dan fungsinya, misalnya tentang kualifikasi organisasi internasional, tentang piagam (charter), kovenan (covenant), ataun statute suatu organisasi internasional, peraturan berupa prosedur atau mekanisme yang berlaku dalm organisasi internasional, keputusan atau resolusi yang dikeluarkan oleh organisasi internasional.

Ø        ASAS-ASAS HUKUM INTERNASIONAL

1. Asas Eguality, yaitu asas persamaan derajat diantara Negara yang mengadakan kerjasama.

2. Asas Courtesy, yaitu asas saling menghormati antar Negara yang mengadakan kerjasama.

3. Asas Reciprocity, yaitu ada hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antar Negara yang  mengadakan kerjasama.

4. Pacta Sun Servanda, yaitu harus adanya kejujuran antar pihak dalam menaati perjanjian yang disepakati.

5. Asas ex Aequo et Bono, yaitu asas untuk menetapkan keputusan oleh pengadilan internasional atas dasar keadilan dan kebaikan. (Bumi Aksara hal 142-143)

Ø        SUMBER – SUMBER  HUKUM INTERNASIONAL

Sumber hokum internasional adalah sumber-sumber yang digunakan oleh Mahkamah  Internasional dalam memutuskan masalah hubungan internasional. Sumber-sumber hokum internasional :

a.        Sumber Hokum Materil

b.      Sumber Hukum Formal

Ø        SUBYEK – SUBYEK  HUKUM INTERNASIONAL

1.  Negara yang berdaulat

2.  Organisasi Internasional

3.  Palang Merah Internasional

4.  Vatikan atau Tahta Suci

5.  Pemberontak dan Pihak yang bersengketa

6.  Orang perorang (Individu)

7.  Perusahaan transnasional dan perusahaan multinasional. (Bumi Aksara hal :143).









Þ        METODE PEMBELAJARAN

ü        Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning



LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

·    Kegiatan Awal (15 menit)

o         Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)

o         Kegiatan Awal/Pendahuluan

·    Kegiatan Inti ( 60 menit).

Melakukan kajian pustaka tentang makna, asas, dan sumber hukum internasional Kreatif,kerjasama ,gemar membaca.rasa ingintahu,mandiri,tanggungjawab,demoktatis ,komunikatif, menghargai)

Menggali dari berbagai sumber tentang subyek hukum internasional Kreatif,kerjasama ,gemar membaca.rasa ingintahu,mandiri,tanggungjawab,demoktatis ,komunikatif, menghargai)

·   .Kegiatan Penutup (15 menit)

o         Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam melakukan kajian pustaka tentang makna, asas, dan sumber hukum internasional serta subyek hukum internasional

o         Post tes

o         Informasi pembelajaran berikutnya

o         Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)

SUMBER BELAJAR

Ø        Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ø        Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.

Ø        Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.

Ø        Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara

Ø        Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN  2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira

Ø        Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga

Ø        Peraturan Perundang-undangan yang relevan.



EVALUASI

Ø        Penilaian

ü        Penilaian Proses

ü        Penilaian Hasil

Ø        Alat Penilaian (Instrumen)

Ø     Jenis Instrumen

Tugas kelompok/Individu dan  ulangan harian



Ø     Bentuk Instrumen

Laporan tertulis dan uraian

a.   Instrumen laporan  tertulis

Berikan ulasan kembali tentang pengertian “Hukum Internasi-onal” sesuai pendapat anda dan tokoh-tokoh terkenal ! Pendapat anda tentang hukum internasional  ?
no   
tokoh   
uraian singkat

1   
SAM SUHAEDI   
……………………………………………………………….

2   
WIRJONO.P   
………………………………………………………………..




o  Instrumen uraian

Þ      Jelaskan makna hukum internasional

Þ      Jelaskan asas-asas hukum internasional

Þ      Sebutkan sumber-sumber hukum internasional

Þ      Sebutkan subyek hukum internasional



Kalaena ,                          2012



Mengetahui

Kepala Sekolah                                                                                                      Guru Mata Pelajaran



 



Drs. BAKHTIAR                                                            Irmawati, S.Si, S.Pd

NIP. 19670112 199303 1 010                                          NIP.19851117 201101 2 016













RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN



                NAMA SEKOLAH                             : SMAN 1 KALAENA

          MATA PELAJARAN                           : PEND. KEWARGANEGARAAN

          KELAS/SEMESTER/TP                       : XI / II (GENAP) 2011-2012

          ALOKASI WAKTU                                      : 2X45 MENIT

          PERTEMUAN                                  : 23 (keduapuluh tiga)



STANDAR KOMPETENSI

5. Menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional.

KOMPETENSI DASAR

5.1 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan internasional

INDIKATOR

Ø        Mengemukakan makna hukum internasional

Ø        Menjelaskan hakekat hukum internasional

Ø        Menjelaskan asas-asas hukum internasional

Ø        Menyimpulkan sumber-sumber hukum internasional

Ø        Menyimpulkan subyek-subyek hukum internasional

Ø        Mendeskripsikan peranan lembaga peradilan internasional

Ø        Menguraikan kewenangan Mahkamah Internasional

Ø        Mendeskripsikan kendala yang dihadapi Mahkamah Internasional dalam perannya sebagai lembaga peradilan internasional.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Ø        Siswa mampu mendeskripsikan peranan lembaga peradilan internasional

Ø        Siswa mampu menguraikan kewenangan Mahkamah Internasional

Ø        Siswa mampu mendeskripsikan kendala yang dihadapi Mahkamah Internasional dalam perannya sebagai lembaga peradilan internasional

MATERI PEMBELAJARAN

Ø        PERANAN LEMBAGA PERADILAN  INTERNASIONAL

Þ    Memberi pendapat hokum terhadap kasus-kasus kejahatan perang yang diajukan oleh neggara yang bersangkutan. Misalnya, tanggal 9 Desember 1998, Majelis Umum PBB mengesahkan sebuah konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan Ganocide berdasarkan Resolusi Nomor 260/III/218, dan mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 1951. Akan tetapi, di dalam Konvensi tersebuttidak diatur persyaratan tegas tentang persetujuan dari setiap Negara untuk merasa terikat karena tidak ada jawaban yang pasti tentang hal ini Majelis Umum PBB dengan Resolusi Nomor 478/V/1950 tanggal 16 Novemmber 1950, memohon pendapat hokum atas masalah tersebut.

Þ    Peranan Mahkamah Internasional lainnya dalam menyelesaikan sengketa internasional perselisihan dan perselisihan hokum. Pasal 36 Piagam Mahkamah Internasional menyebutkan bahwa Negara-negara yang menyetujui Piagam Mahkamah Internasional, setiap usulan dapat menyatakan bahwa mereka dengan sendirinya akan tunduk kepada keputusan-keputusan Mahkamah Internasional, termasuk hubungan mereka dengan salah satu Negara, asal Negara yang terakhir ini menyatakan akan tunduk juga. (Yudistira hal : 127)

Þ    Menyelesaikan perselisihan dan sengketa antar Negara secara damai tanpa menggunakan kekerasan (berdasarkan Piagam PBB Pasal 2 Ayat 3 yang disebut Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai hubungan bersahabat antar Negara). (Yudistira hal:124).

Ø        KEWENANGAN MAHKAMAH INTERNASIONAL

1. Wewenang Ratio Personae (siapa yang berhak mengajukan perkara ke mahkamah).

2. Wewenang ratione Materiae (jenis sengketa yang harus diajukan). (Bumi Aksara hal : 158-159).

Þ       KENDALA YANG DIHADAPI MAHKAMAH INTERNASIONAL

1. Adanya keraguan dari beberapa Negara tentang keberadaan hokum internasional sebagai suatu system hokum tersendiri, tidak memiliki/tidak ada kekuasaan/kekuatan tinggi yang mengikat atau memaksakan keputusan-keputusanya kepada Negara.Tidak ada badan legislative internasional yang membuat ketentuan-ketentuan  hokum yang mengikat langsung Negara-negara anggota, dan tidak adanya kekuatan militer untuk melaksanakan sanksi kepada Negara-negara yang melanggar hokum. Kondisi inilah yamng menyebabkan keberadaan hokum internasional lemah dan sering tidak dipatuhi.

2. Negara sebagai subjek hokum internasional, mematuhi ketentuan internasional pada dasarnya disebabkan adanya kesadarn akan pentingnya berbagai aturan hokum yang mengatur hubungan antara satu Negara dengan Negara lain dan untuk melindungi kepentingan negaranya sendiri.

3.  Beberapa Negara memandang, bahwa mematuhi berbagai ketentuan internasional sekadar sebagai suatu kewajiban moral untuk menghormati hokum internasional sekaligus sebagai upaya untuk menjaga harkat dan martabatnya sebagai Negara yang berdaulat.

4.  Beberapa kasus sering terjadi adalah Negara yang jelas-jelas melanggar hokum internasional namun selalu berdalih bahwa yang dilakukannya tidak bertentang dengan hokum internasional bahkan sejalan dengan prinsip-prinsip hokum internasional,masing-masing berlindung di bawah prinsip penegakan hokum dan membenarkan tindakannya. Misalnya; kasus intervensi Amerika Serikat terhadap Irak (2003), intervensi Amerika Serikat terhadap Afganistan, intervensi Irak terhadap Kuwait (1990), perseteruan antara Israel dengan Palestina. (Yudistira hal :118)

5.  PBB belum bisa  mengadili kejahatan perang terbesar ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hirosima dan Nagasaki atau ketika Amerika melakukan pembunuhan terhadap ribuan suku Moro di Filipina dan warga Vietnam pada perang Vietnam. (Yudistira hal : 130)









Þ        METODE PEMBELAJARAN

ü        Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning



LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

·    Kegiatan Awal (15 menit)

o         Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)

o         Kegiatan Awal/Pendahuluan

·    Kegiatan Inti ( 60 menit).

Mendiskusikan hasil kajian literatur tentang peranan lembaga peradilan internasional Kreatif,kerjasama ,gemar membaca.rasa ingintahu,mandiri,tanggungjawab,demoktatis ,komunikatif, menghargai)

·   .Kegiatan Penutup (15 menit)

o         Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam melakukan diskusi tentang peranan lembaga peradilan internasional

o         Post tes

o         Informasi pembelajaran berikutnya

o         Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)

SUMBER BELAJAR

Ø        Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ø        Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.

Ø        Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.

Ø        Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara

Ø        Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN  2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira

Ø        Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga

Ø        Peraturan Perundang-undangan yang relevan.



EVALUASI

Ø        Penilaian

ü        Penilaian Proses

ü        Penilaian Hasil

Ø        Alat Penilaian (Instrumen)

Ø     Jenis Instrumen

Tugas kelompok/Individu dan  ulangan harian



Ø     Bentuk Instrumen

Laporan tertulis dan uraian

a.   Instrumen laporan  tertulis

Þ      Deskripsikan peranan lembaga peradilan internasional

Þ      identifikasikan kewenangan Mahkamah Internasional berdasarkan hasil diskusi kelompok.

Þ      Deskripsikaan kendala-kendala yang dihadapi Mahkamah Internasional.



o  Instrumen uraian

Þ      Berikan alasan, mengapa dalam kehidupan antar bangsa diperlukan hukum internasional ?

Þ      Rumuskan kembali tentang hukum internasional dari berbagai pendapat para ahli !

Þ      Berikan 2(dua) contoh tentang penerapan asas kebangsaan kebangsaan dalam hukum internasional !

Þ      Jelaskan perbedaan antara hukum internasional tertulis dan tidak tertulis !

Þ      Tuliskan kembali sumber-sumber hukum internasional berdasarkan Pasal 38 Piagam Mahkama 

        Internasional !





Kalaena ,                          2012



Mengetahui

Kepala Sekolah                                                                                                      Guru Mata Pelajaran



 



Drs. BAKHTIAR                                                            Irmawati, S.Si, S.Pd

NIP. 19670112 199303 1 010                                          NIP.19851117 201101 2 016

























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN



                NAMA SEKOLAH                             : SMAN 1 KALAENA

          MATA PELAJARAN                           : PEND. KEWARGANEGARAAN

          KELAS/SEMESTER/TP                       : XI / II (GENAP) 2009/2010

          ALOKASI WAKTU                                      :  2X45 MENIT

          PERTEMUAN                                  : 24 (keduapuluh empat)



STANDAR KOMPETENSI

5. Menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional.

KOMPETENSI DASAR

5.2  Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara penyelesaian oleh Mahkamah Internasional.

INDIKATOR

Ø        Mengidentifikasi penyebab timbulnya sengketa internasional

Ø        Mengidentifikasi cara menyelesaikan  masalah-masalah (sengketa) internasional

Ø        Memberikan contoh penyelesaian masalah internasional melalui arbitrase

Ø        Memberikan contoh penyelesaian masalah internasional melalui konsiliasi.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Ø        Siswa mampu mengidentifikasi penyebab timbulnya sengketa internasional

Ø        Siswa mampu mengidentifikasi cara menyelesaikan  masalah-masalah (sengketa) internasional

Ø        Siswa mampu memberikan contoh penyelesaian masalah internasional melalui arbitrase

Ø        Siswa mampu memberikan contoh penyelesaian masalah internasional melalui konsiliasi

MATERI PEMBELAJARAN

Ø        PENYEBAB TIMBULNYA SENGKETA  INTERNASIONAL

Þ       Penyebab Timbulnya Sengketa Ditinjau dari Kawasannya

1. Masalah Regional, contohnya :

     a. Aksi Militer Belanda I dan II di Indonesia tahun 1947 sebab Belanda ingin menguasai kembali Indonesia.

      b. Perebutan penguasaan atas pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia

 2. Masalah Internasional, contohnya :

     a. Sengketa antara Amerika Serikat dengan Iran dan Irak tahun 1987, di kawasan Teluk Persia.

     b. Sengketa antara Amerika Serikat dengan Irak mengenai Kuwait tahun 1991

Þ       Penyebab Timbulnya Sengketa Ditinjau dari Bidangnya :

        1.  Politik, misalnya; Konflik Arab dengan Israel.

2.  Ekonomi, misalnya; persaingan bebas,krisi moneter,kesenjangan ekonomi antara Negara maju dengan Negara berkembang.

3. Sosial Budaya, misalnya; pengiriman TKI illegal, pelanggaran HAM.

4.  Hak territorial, misalnya;sengketa mengenai kedaulatan atas beberapa pulau kecil antara Perancis dan Inggris.

Þ       Beberapa Bentuk Perselisihan antar Negara :

 1. Pertikaian Bersenjata yaitu pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan angkatan bersenjata masing-masing pihak dengan       tujuan menundukkan lawan dan menetapkan persyaratan secara sepihak.

 2. Retorsi, yaitu Pembalasan yang dilakukan oleh suatu Negara yang tidak pantas dilakukan oleh Negara lain, perbuatan retorsi dapat berupa penarikan pajak atau tarif.

 3. Reprisal, yaitu Pembalasan yang dilakukan suatu Negara terhadap tindakan yang melangggar hokum, sedang perbuatan reprisal   adalah tindakan melangar hokum.

 4. Blokade masa damai, yaitu pengepungan wilayah misalnya; suatu kota atau pelabuhan untuk memutuskan hubungan wilayah itu dengan pihak luar.

Þ       Beberapa masalah Regional dan Internasional yang ditangani PBB

  1. Indonesia, Negra Republik Indonesia ketika menghadapi agresi militer Belanda, melalui peran PBB akhirnya berhasil   dilaksanakan KMB di Den Haag. Belanda menyerahkan kedaulatan  kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949.

  2. Yaman, Tahun 1963 mengalami pergantian system pemerintahan dari sitem monarki menjadi republic. Pada kesempatan ini, dua Negara yaitu Saudi Arabia dengan Republik Persatuan Arab (Mesit) melakukan intervensi ke Yaman. Hal ini menimbulkan ketegangan di Timur Tengah, tetapi atas usaha  misi PBB berhasil memulihkan perdamaian di Yaman. (Bumi Aksara hal 150 & 152).

Ø        CARA MENYELESAIKAN MASALAH/SENGKETA  INTERNASIONAL

1.      Penyelesaian Sengketa Internasional secara damai antara lain :

a.       Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa secara damai yang dirumuskan oleh arbitrator yang merupakan suatu kesepakatan bersama diantara pihak yang bersengketa.

b.       Penyelesaian Yudisial adalah suatu penyelesaian sengketa internasional melalui pengadilan internasional.

c.       Negosiasi, Jasa-Jasa Baik,Mediasi, Konsiliasi, dan penyelidikan. Sebelum dilaksanakan negosiasi ada dua proses yaitu konsultasi dan komunikasi. Jasa-Jasa Baik dan Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa internasiona dimana Negara ketiga yang bersahabat dengan para pihak yang bersengketa membantu penyelesaian secara damai. Pihak-pihak yang menawarkan mediator atau jasa-jasa baik dapat berupa individu juga organisasi internasional. Contohnya; Pemberian jasa-jasa baik oleh Dewan Keamanan PBB tahun 1947 dalam sengketa Republik Indonesia dengan Belanda. Konsiliasi yaitu penyelesaian sengketa yang mencakup  metode, dengan bantuan Negara-negara lain badan-badan penyelidik, dan komite-komite yang tidak berpihak. Penyelidikan yaitu cara menyelesaikan sengketa secara damai dilakukan dengan menetapkan fakta yang digunakan untuk memperlancar suatu perundingan, metode ini umumnya adalah kasus sengketa batas wilayah suatu Negara.



d.       Penyelesaian di bawah naungan PBB, berdasarkan pasal 2 piagam PBB, anggota-anggota PBB harus berusaha menyelesaikan sengketa dengan cara damai dan menghindarkan ancaman perang atau penggunaan kekerasan. Tanggungjawab penting beralih ke Majelis Umum dan Dewan Keamanan, Majelis Umum berwenang merekomendasikan tindakan-tindakan untuk penyelesaian damai atas suatu keadaan yang dapat mengganggu kesejahteraan umum dan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa.

2.       Penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, antara lain :

a.      Perang dan tindakan bersenjata non-perang, bertujuan menaklukkan Negara lawan dan untuk membebankan syarat-syarat penyelesaian sengketa internasional.

b.      Retorsi, yaitu pembalasan dendam suatu Negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh Negara lain. Balas dendam dilakukan dalam tindakan sah yang tidak bersahabat, dilakukan oleh Negara yang kehormatannya dihina.

c.      Tindakan-tindakan  pembalasan, yaitu cara penyelesaian sengketa dengan melakukan tindakan pemaksaan kepada suatu Negara sebab tindakan illegal yang dilakukan oleh Negara tersebut.

d.      Blokade secara damai, yaitu suatu tindakan yang dilakukan pada waktu damai, umumnya ditujukan untuk memaksa Negara yang pelabuhannya diblokade untuk menaati permintaan ganti rugi atas kerugian yang diserita oleh Negara yang memblokade.

e.      Intervensi, yaitu tindakan campur tangan terhadap kemerdekaan politik Negara secara sah dan tidak melanggar hokum internasional. (Erlangga hal : 155 & 156).

Ø        CONTOH PENYELESAIAN MASALAH/SENGKETA  INTERNASIONAL MELALUI ARBITRASE DAN KONSILIASI

Þ       Contohnya yaitu, Komisi Konsoliasi ditau dalam Konvensi The Hague 1899 dan 1907 untuk Penyelesaian Sengketa Damai Sengketa-sengketa Internasional. Komisi tersbut dibentuk melalui perjanjian khusus antara para pihak yang bersengketa dan bertugas menyelidiki serta melaporkan fakta, dengan ketentuan bahwa isi laporan itu tidak mengikat paara pihak yang bersengketa. (Erlangga hal : 154)

Þ        METODE PEMBELAJARAN

ü        Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

·    Kegiatan Awal (15 menit)

o         Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)

o         Kegiatan Awal/Pendahuluan

·    Kegiatan Inti ( 60 menit).

Melakukan analisis tentang faktor penyebab timbulnya sengketa internasional Kreatif,kerjasama ,gemar membaca.rasa ingintahu,mandiri,tanggungjawab)

Menggali informasi dari berbagai sumber tentang cara penyelesaian sengketa internasional Kreatif,kerjasama ,gemar membaca.rasa ingintahu,mandiri,tanggungjawab,demoktatis ,komunikatif)

Mendiskusikan hasil kajian literatur tentang pola penyelesaian  sengketa internasional Kreatif,kerjasama ,gemar membaca.rasa ingintahu,mandiri,tanggungjawab,demoktatis ,komunikatif, menghargai)

·   .Kegiatan Penutup (15 menit)

o         Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam melakukan analisis tentang faktor penyebab timbulnya sengketa internasionaldan tentang cara penyelesaian sengketa internasional serta hasil diskusi tentang pola penyelesaian  sengketa internasional

o         Post tes

o         Informasi pembelajaran berikutnya

o         Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)



SUMBER BELAJAR

Ø        Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ø        Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.

Ø        Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.

Ø        Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara

Ø        Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN  2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira

Ø        Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga

Ø        Peraturan Perundang-undangan yang relevan.

EVALUASI

Ø        Penilaian

ü        Penilaian Proses

ü        Penilaian Hasil

Ø        Alat Penilaian (Instrumen)

Ø     Jenis Instrumen

Tugas kelompok/Individu dan  ulangan harian

Ø     Bentuk Instrumen

Laporan tertulis dan uraian

a.   Instrumen laporan  tertulis

Ø     Deskripsikan faktor penyebab timbulnya sengketa internasional

Ø     Identifikasikan cara penyelesaian sengketa internasional

Ø     Tuliskan contoh penyelesaian masalah internasional melalui arbitrase menurut pendapat kelompok anda

Ø     Tuliskan contoh penyelesaian masalah internasional melalui konsiliasi menurut pendapat kelompok anda













o  Instrumen uraian



Þ   Jelaskan bagaimana proses/prosedur penyelesaian sengketa Internasional yang melibatkan 2(dua) atau lebih negara yang terliibat !

Þ   Tuliskan kembali apa yang menjadi tugas dan fungsi Mahkamah Internasional dalam upaya menyelesaikan sengketa-sengketa internasional !

Þ   Jelaskan mengapa setiap bangsa atau negara menghendaki hidup berdampingan secara damai!

Þ   Jelaskan dengan memberi alasan, mengapa kita harus menghormati keputusan Mahkamah Internasional !









Kalaena ,                          2012





Mengetahui

Kepala Sekolah                                                                                                      Guru Mata Pelajaran



 



Drs. BAKHTIAR                                                            Irmawati, S.Si, S.Pd

NIP. 19670112 199303 1 010                                          NIP.19851117 201101 2 016













RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN



                NAMA SEKOLAH                             : SMAN 1 KALAENA

          MATA PELAJARAN                           : PEND. KEWARGANEGARAAN

          KELAS/SEMESTER/TP                       : XI / II (GENAP) 2010-2011

          ALOKASI WAKTU                                      : 2X45 MENIT

          PERTEMUAN                                  : 25 (keduapuluh lima)



STANDAR KOMPETENSI

5. Menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional.

KOMPETENSI DASAR

5.3 Menghargai putusan Mahkamah Internasional

INDIKATOR

Ø        Mendeskripsikan prosedur Mahkamah Internasional dalam penyelesaian masalah internasional

Ø        Mengidentifikasikan sistematika keputusan Mahkamah Internasional

Ø        Menjelaskan dampak suatu negara yang tidak mematuhi keputusan Mahkamah Internasional

Ø        Mendeskripsikan contoh sikap negara yang mematuhi keputusan Mahkamah Internasional..

TUJUAN PEMBELAJARAN

Ø        Siswa mampu mendeskripsikan prosedur Mahkamah Internasional dalam penyelesaian masalah internasional

Ø        Siswa mampu mengidentifikasikan sistematika keputusan Mahkamah Internasional

Ø        Siswa mampu menjelaskan dampak suatu negara yang tidak mematuhi keputusan Mahkamah Internasional

Ø        Siswa mampu mendeskripsikan contoh sikap negara yang mematuhi keputusan Mahkamah Internasional

MATERI PEMBELAJARAN

Ø        PROSEDUR MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN MASALAH  INTERNASIONAL

Þ   Mendeskripsikan prosedur Mahkamah Internasional dalam penyelesaian masalah internasional

ü  Prosedur Peradilan Mahkamah Internasional hampir sama dengan yurisdiksi intern suatu Negara. Misalnya terdapat prosedur tertulis,dan perdebatan lisan untuk menjamin spenuhnya masing-masing pihak mengemukakan pendapatnya, dan siding-sidang mahkamah terbuka untuk umum. (Yudistira hal : 128)

ü  Prosedur Peradilan Mahkamah Internaional yaitu; 1).Permohonan penyelesian perkara bagi Negara-negara yang tidak tunduk pada compulsory jurisdiction mahkamah internasional, dilakukan melalui perjanjian khusus antar Negara,diajukan kepada mahkamah internasional,dapat diajukan sepihak jika lawan member perstujuan. 2).Permohonan peradilan penyelesian sengketa diajukan sepihak oleh salah satu Negara yang bersengketa (untuk sengketa Negara-negara yang tunduk pada compulsory jurisdiction mahkamah internasional) selanjutnya disampaikan kepada panitera dan panitera menyampaikan ke Negara lawan sengketa, semua Negara anggota PBB, kepada Negara dan organisasi internasional yang dianggap dapat memberikan informasi tentag hal yang dipemasalahkan. 3). Permohoan nasihat mahkamaha internasional diajukan secara tertulis kepada mahkamah dengan permasalahan yang jelas dan dokumen penjelasan. 4).Keputusan pemberian nasihat didasarkan pada ketentuan hokum internasonal dan siding terbuka untuk umum. 5).Pemeriksan perkara dilakukan dengan pemeriksaan naskah dan lisan. Pemeriksaan naskah dilakukan dengan memeriksa tuntutan dan sanggahan. Pemeriksaan lisan dilakukan dengan mendengarkan keterangan saksi, pakar, agen yang diajukan olehnegara yang bersengketa atau mahkamah internasional, penasihat dan pengacara yang mewakili Negara yang bersengketa. (Bumi Aksara hal : 160).

Ø        SISTEMATIKA KEPUTUSAN MAHKAMAH  INTERNASIONAL

Keputusan Mahkamah Internasional terdiri tiga bagian ;

1.        Berisi komposisi mahkamah, informasi mengenai pihak-pihak yang bersengketa, seta wakil-wakilnya, analisa tentang fakta-fakta, dan argumentasi hokum pihak-pihak yang bersengketa.

2.        Berisi penjelasan mengenai motivasi mahkamah, pemberian motivasi keputusan mahkamah merupakan suatu keharusan karena penyelesaian yuridiksional merupakan salah satu unsure penyelesaian yang lebih luas dari sengketa.

3.       Berisi dispositive yang merupakan keputusan mahkamah yang mengikat Negara-negara yang bersengketa. (Bumi Aksara hal : 161)

Ø        DAMPAK BAGI NEGARA YG TIDAK MEMATUHI KEMUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL

1.  Diberlakukan travel warning (perngatan bahya berkunjung ke nnegara tertentu).

2. Pengalihan investasi.

3. Pemutusan hubungan diplomatic.

4. Pengurangan bantuan ekonomi.

5. Pengurangan tingkat kerjasama

6. Embargo ekonomi (penghentian bantuan ekonomi).

7. Kesepakatan organisasi regional atau internasional, yaitu apabila suatu Negara dianggap melanggar   kesepakatan (konvensi) internasional, organisasi regionalatau internasional dapat menetapkan sanksi sebagai reaksi atas pelanggaran tersebut. Contohnya; Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap Irak, tentang keharusan Irak membuka diri bersedia diperiksa oleh tim inspeksi persenjataan PBB karena diduga menyimpan senjata pemusnah massal. (Bumi Aksara hal : 162).

Ø        CONTOH SIKAP NEGARA YG MEMATUHI KEMUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL

Þ    Sebagai contoh adalah ketika Indonesia akan menyusun Undang-Undang Pidana tentang Kejahatan Penerbangan, tetap mengadopsi konvensi-konvensi internasional yang berkenaan dengan kejahatan penerbangan, seperti Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970. (Bumi Aksara hal:163)

Þ    Sanksi yang dikenakan oleh WTO terhadap Indonesia dalam kasus mobil nasional (Mobil Timor) demi mengefektifkan penerapan hokum ekonomi dan hokum perdagangan interasional. (Bumi Aksara hal : 164).









Þ        METODE PEMBELAJARAN

ü        Informasi dari Guru, diskusi, dan active learning



LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

·    Kegiatan Awal (15 menit)

o         Guru membuka pelajaran dengan salam.(Religius)

o         Kegiatan Awal/Pendahuluan



·    Kegiatan Inti ( 60 menit).

Menggali informasi tentang prosedur Mahkamah Internasional dalam penyelesaian masalah internasional Kreatif,kerjasama ,gemar membaca.rasa ingintahu,mandiri,tanggungjawab,demoktatis ,komunikatif, menghargai)

Menggali informasi tentang keputusan Mahkamah Internasional Kreatif,kerjasama ,gemar membaca.rasa ingintahu,mandiri,tanggungjawab,demoktatis ,komunikatif, menghargai)

Menyimpulkan konsekuensi dari keputusan Mahkamah Internasional. Kreatif,kerjasama ,gemar membaca.rasa ingintahu,mandiri,tanggungjawab,demoktatis ,komunikatif, menghargai)

·   .Kegiatan Penutup (15 menit)

o         Guru memberikan pelurusan-pelurusan dan penguatan-penguatan berdasarkan hasil kerja siswa dalam menggali informasi tentang prosedur Mahkamah Internasional dalam penyelesaian masalah internasional dan keputusan Mahkamah Internasional serta menyimpulkan konsekuensi dari keputusan Mahkamah Internasional

o         Post tes

o         Informasi pembelajaran berikutnya

o         Menutup pelajaran dengan salam.(Religius)



SUMBER BELAJAR

Ø        Narasumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ø        Budiyanto, Dasar-dasar ilmu TATA NEGARA untuk SMA Kelas 3, 2003.Erlangga.

Ø        Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, 2000.PT. Raja Grafindo Persada.

Ø        Suprapto, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas 2, 2007. PT. Bumi Aksara

Ø        Drs. Chotib dkk, KEWARGANEGARAAN  2 menuju masarakat madani 2007. Yudistira

Ø        Bambang Suteng dkk, Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI, 2007, PT.Erlangga

Ø        Peraturan Perundang-undangan yang relevan.



EVALUASI

Ø        Penilaian

ü        Penilaian Proses

ü        Penilaian Hasil

Ø     Alat Penilaian (Instrumen)

Ø     Jenis Instrumen

Tugas kelompok/Individu dan  ulangan harian



Ø     Bentuk Instrumen

Laporan tertulis dan uraian

a.   Instrumen laporan  tertulis

Ø     Gambarkan tahapan-tahapan prosedur Mahkamah Internasional dalam penyelesaian masalah internasional

Ø     Gambarkan skema sistematika keputusan Mahkamah Internasional

Ø     Simpulkan dampak bagi negara yang tidak mematuhi keputusan Mahkamah Internasional

Ø     Simpulkan manfaat bagi negara yang  mematuhi keputusan Mahkamah Internasional



o  Instrumen uraian

Tentara anak-anak itu kemudian diperintahkan “untuk membunuh semua etnik Lendu termasuk pria, wanita dan anak-anak”, tambah pernyataan itu, berdasarkan kesaksian dari enam orang anak. Lubanga menyangkal tiga dakwaan kejahatan perang. Para pengacaranya mengatakan Lubanga berusaha menghentikan konflik dan dia dihukum oleh masyarakat internasional karena menolak untuk memberi kemudahan bagi perusahaan-perusahaan asing di daerah pertambangan yang dia kuasai.

Berbicara tentang musuh-musuhnya, Lubanga pernah mengatakan kepada pasukan penjaga perdamaian PBB: “Mereka yang melakukan melakukan genosida atau pembantaian harus dihukum.” Wartawan BBC Mark Doyle mengatakan konflik di Ituri terlihat seperti perang antar etnik, tetapi akar permasalahannya adalah penambangan emas dan mineral lainnya.

Sumber: BBCIndonesia (Faisal - Tempo News Room)

http://acehlong.wordpress.com/2006/11/09/tugas-pengadilan-internasional/



















     Berdasarkan wacana studi kasus diatas, berikan pendapat, tanggapan atau analisis anda !

1.        Setelah disimak dan baca baik-baik, jelaskan kembali apa telah ditulis sesuai dengan persepsi yang ada dibenak anda !

2.       Berikan beberapa penjelasan tentang judul berita yang dimaksud “Tugas Pengadilan Internasional” dan hubungannya dengan tentara Amerika Serikat yang ada di Kongo !

3.       Jelaskan dengan memberi alasan, apa sesungguhnya yang dilakukan Thomas Lubanga memimpin milisi Persatuan Patriot Kongo (UPC) sehubungan dengan “keberadaan pengadilan internasional” !

4.       Tentukan langkah-langkah nyata dalam upaya mengurangi konflik atau sengketa internasional yang terjadi di Kongo  !

5.       Berikan usulan konkrit, apa yang harus anda lakukan guna meningkatkan kesadaran para pemimpin di Kongo agar menghormati hukum internasional, jika anda :

a.        Sebagai salah satu rakyat Kongo !

b.        Sebagai perwakilan tetap negara Indonesia di PBB !

c.        Sebagai salah satu hakim di Mahkamah Internasional PBB !

Kalaena ,                          2012

     Mengetahui

     Kepala Sekolah                                                                                                 Guru Mata Pelajaran



 





Drs. BAKHTIAR                                                            Irmawati, S.Si, S.Pd

NIP. 19670112 199303 1 010                                          NIP.19851117 201101

Tidak ada komentar:

Posting Komentar